Bogordaily.net– Para kader PDI Perjuangan (PDIP) diingatkan agar tidak mendahului keputusan Megawati Soekarnoputri tentang penentuan calon presiden dan calon wakil presiden. Hal tersebut diungkapkan Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto.
“Siapapun yang menyebut nama capres atau cawapres dari PDI Perjuangan sebelum Ibu Megawati menetapkan calon akan diberi sanksi,” kata Hasto di Jakarta, sebagaimana dilansir Suara.com, Kamis, 20 Oktober 2022.
“Saya, Pak Djarot, Pak Rudy Solo dan seluruh kader partai juga akan mendapat sanksi disiplin jika melanggar ketentuan tersebut,” sambungnya.
Hasto mengingatkan penentuan calon presiden dan calon wakil presiden memiliki mekanisme tersendiri yang harus dipatuhi semua kader.
“Jadi harus sangat jelas bahwa capres dan cawapres akan diumumkan pada momentum yang tepat dan itu adalah ranah ibu ketua umum,” katanya.
Hasto mengatakan Joko Widodo (Jokowi) ketika diputuskan menjadi calon presiden juga melalui mekanisme partai.
“Sekiranya yang Pak Rudy menyatakan, siapapun, bukan hanya Pak Rudy, Pak Djarot Saiful Hidayat, kalau menyatakan si A itu capres. Maka itu adalah pelanggaran. Jadi siapapun itu. Pak Djarot, saya dan siapapun,” kata Hasto.
Pernyataan Hasto disampaikan setelah Ganjar Pranowo yang merupakan kader PDIP menyatakan kesiapan maju menjadi calon presiden.
Ganjar dinilai tidak melanggar aturan PDIP karena dia menyatakan tetap menjaga etika politik dengan menghormati partai.
“Saya itu anggota partai. Ada dua realitas. Pertama, proses politik di dalam partai yang harus kita hormati. Kedua, lembaga survei. Biarkanlah kita kasih kesempatan kepada partai yang menentukan untuk mereka berdialog, mereka berkomunikasi untuk mengambil yang terbaik,” kata Ganjar dalam sebuah wawancara dengan salah satu tv swasta.***
Copy Editor: Riyaldi
Simak Video Lainnya dan Kunjungi Youtube BogordailyTV