Bogordaily.net – Managing Director Political Economy and Policy Studies (PEPS), Anthony Budiawan mengatakan ada satu tokoh yang dinilai pantas menjadi calon pemimpin nasional. Yakni Rizal Ramli, calon pemimpin nasional yang merupakan antitesa kepemimpinan Presiden Jokowi.
Hal ini terbukti dari mantan Menko Kemaritiman tersebut berani melawan kebijakan oligarki dengan menghentikan proyek tersebut.
Sekedar informasi, Anthony Budiawan membagi tautan berita terkait alasan Rizal Ramli menghentikan proyek reklamasi Pulau G pada tahun 2016 lalu dalam akun Twitter pribadinya, @AnthonyBudiawan di Jakarta.
“Calon pemimpin nasional yang terbukti sebagai antitesa Jokowi, terbukti berani melawan kebijakan oligarki, terbukti pro rakyat, dengan menghentikan proyek reklamasi yang berpotensi mendapat untung Rp400 hingga Rp700 triliun, tidak lain adalah Rizal Ramli,” ujarnya.
Dalam berita itu kemudian disebutkan bahwa mantan Menko Ekuin di era Presiden Gus Dur itu mengatakan bahwa reklamasi merupakan hal yang biasa, namun perlu memenuhi sejumlah persyaratan.
Menteri Koordinator bidang Kemaritiman Rizal Ramli menghentikan proyek reklamasi pulau G di Jakarta Utara. Rizal menyebut, reklamasi adalah hal yang biasa, namun perlu memenuhi sejumlah persyaratan
“Reklamasi di Indonesia itu biasa harus bisa, tapi harus bisa mengakomodasi beberapa sektor yaitu kepentingan negara, kepentingan nelayan dan kepentingan rakyat” ujar Rizal di acara Inspirato Liputan6.com di SCTV Tower, Senayan, Jakarta.
Rizal Ramli mengatakan banyak orang bertanya mengapa proyek reklamasi pulau G dihentikan. Menurut mantan Kepala Bulog tersebut, proyek ini tidak serta merta dihentikan tanpa ada alasan yang jelas. Dia menegaskan bahwa menteri-menteri terkait telah berdiskusi sebelum memutuskan untuk menghentikan proyek tersebut.
“Setelah berdiskusi, kami sepakat untuk membagi pelanggaran reklamasi menjadi 3 yaitu pelanggaran ringan, pelanggaran sedang dan pelanggaran berat,” ujarnya.
Namun, kemudian yang terjadi, Presiden Jokowi melakukan reshuffle terhadap para menteri. Dan, Menko Kemaritiman yang dijabat Rizal Ramli salah satu yang mendapat pergantian tersebut.
Pergantian Bang RR tersebut menyulut reaksi dari aktivis Koalisi Selamatkan Teluk Jakarta, Martin Hadiwinata.
Menurutnya, pergantian Rizal Ramli tersebut berdampak pada reklamasi Teluk G, yang sejatinya telah diputuskan pembatalan pelaksanaanya oleh Putusan PTUN.
Reaksi Koalisi Selamatkan Teluk Jakarta atas reshuffle terhadap Rizal Ramli tersebut juga dibagikan Anthony Budiawan dalam tautan berita https://www.kedaipena.com/rizal-ramli-diganti-koalisi-selamatkan-teluk-jakarta-segera-bersikap/.
“Tapi, Presiden Jokowi tanggal 27 Juli 2016 melakukan resuffle Kabinet Kerja Jilid II. Salah satu yang dicopot adalah posisi DR Rizal Ramli dari posisi Menko Maritim dan Sumber Daya. Posisi RR, tambah dia, kemudian digantikan Jenderal (Purn) Luhut Binsar Panjaitan,” ujar aktivis Koalisi Selamatkan Teluk Jakarta Martin Hadiwinata dalam keterangan Kamis, 28 Juli 2022.
Dalam akun Twitter-nya, Anthony menulis bahwa perlawanan Rizal Ramli, bahkan saat menjadi menteri, merupakan bukti pelayanan kepada masyarakat menjadi prioritas utamanya.
“Rizal Ramli berani melawan oligarki ketika masih menjabat menteri di Kabinet, bukti pelayanan kepada masyarakat khususnya nelayan menjadi prioritas utama RR, meskipun berisiko diberhentikan dari jabatan. RR akhirnya diganti oleh Luhut, yang antitesa RR,” ujarnya Anthony. ***
Copy Editor: Riyaldi
Simak Video Lainnya dan Kunjungi Youtube BogordailyTV