Bogordaily.net – Isu Reshuffle Kabinet jadi sorotan, setelah Jokowi menjawab soal kepastian pergantian menteri di kabinetnya tersebut. Isu itu muncul seiring dengan deklarasi Anies Calon Presiden (Capres) yang diusung Partai NasDem.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali menjawab pertanyaan tentang reshuffle kabinet. Jokowi menyatakan bahwa reshuffle kabinet mungkin dapat dilakukan besok.
“Besok. Ya besok,” kata Jokowi ketika ditanya tentang reshuffle kabinet seperti diberitakan detik, Kamis (5/1/2023).
Terkait apakah akan dilakukan pada Jumat (6/1) besok, Jokowi menjawab santai. Dia bahkan bercanda bahwa reshuffle dapat dilakukan kapan saja.
“Bisa Jumat, bisa Senin, bisa Selasa, bisa Rabu,” katanya.
Untuk diketahui, pada awal pekan ini, Jokowi juga ditanya tentang perombakan kabinet. Ketika ditanya tentang rencana reshuffle kabinet, Jokowi meminta semua pihak untuk menunggu.
“Tunggu aja, ditunggu aja,” kata Jokowi di Tanah Abang, Jakarta Pusat, seperti dilaporkan oleh detikNews, Senin (2/1).
Sebelumnya, Johnny G Plate menanggapi berita tentang keberatan dirinya mundur dari jabatannya sebagai Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo). Sekjen NasDem ini menegaskan bahwa dia masih menjalankan tugas sebagai Menkominfo.
“Mengingat informasi terkait dengan tugas kami sebagai Menkominfo RI yang telah beredar secara luas di masyarakat khususnya dalam media sosial, maka dapat kami sampaikan bahwa hingga saat ini kami masih melaksanakan tugas dan fungsi yang dipercayakan oleh Bapak Presiden sebagai anggota kabinet Indonesia Maju,” kata Johnny melalui pesannya, Kamis (5/1/2023).
Untuk diketahui, informasi tentang Johnny Plate mundur dari Menkominfo telah beredar di aplikasi percakapan. Informasi itu menyatakan bahwa Johnny Plate akan menemui Jokowi untuk mengumumkan mundur dari kursi menteri kabinet. Jokowi diketahui masih melakukan kunjungan kerja di luar Jakarta.
Berkaitan dengan perubahan kabinet, Johnny menegaskan bahwa ini merupakan hak prerogatif presiden. Dia percaya bahwa partai politik juga memahami hal ini.
“Namun demikian perlu ditegaskan kembali bahwa membentuk dan mengubah atau mengganti anggota kabinet sepenuhnya menjadi kewenangan prerogatif Presiden sesuai Konstitusi Indonesia,” ujarnya.
“Kami percaya dan yakin bahwa setiap partai politik di Indonesia memahami, memaklumi, dan menjaga hak Konstitusional Prerogative Rights President tersebut,” lanjut Johnny.
Lebih lanjut, Johnny meminta publik untuk tidak terlalu cepat percaya dengan informasi yang beredar. Dia menyatakan pentingnya akurasi dalam menyaring informasi yang beredar.
“Marilah kita bersama menjaga agar informasi yang didistribusikan dan ditransmisikan kepada masyarakat terlebih dahulu harus dikonfirmasi agar akurasinya dapat dipertanggungjawabkan dan demi mencerdaskan masyarakat,” ucapnya.