Bogordaily.net – Kepala Sekretariat Milan Urban Food Policy Pact (MUFPP) atau Pakta Kebijakan Pangan Perkotaan Filippo Gavazzeni berkunjung ke Balai Kota Bogor, Senin 9 Januari 2023. Kunjungan tersebut bertujuan untuk perkuat strategi pengembangan pangan.
Kunjungan Kepala Sekretariat MUFPP ini diterima Wali Kota Bogor, Bima Arya dan Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Kota Bogor, Anas S. Rasmana.
“Pertemuan ketua sekretariat MUFPP dengan Wali Kota Bogor untuk menyepakati dan menandatangani kerja sama bergabungnya Kota Bogor sebagai anggota MUFPP ke-12 di Indonesia,” ujar Kepala DKPP Kota Bandung, Gin Gin Ginanjar.
Gin Gin mengatakan, dengan bergabungnya Kota Bogor di MUFPP ini, ia optimis bisa memperkuat strategi pengembangan pangan ke depan. Apalagi Kota Bogor mempunyai pengalaman bagus terkait dengan kebijakan pangan yang tentunya bisa di-sharing ke kota-kota lain demi membangun kekuatan pangan bersama dan memunculkan inovasi-inovasi baru.
“Dalam waktu dekat pak wali kota akan mengundang kami untuk membicarakan lebih rinci lagi aspek apa yang akan dikerjasamakan dengan Kota Bogor,” katanya.
Ia menjelaskan, MUFPP terbentuk pada 2015 lalu di Milan. MUFPP merupakan jejaring kota-kota di seluruh dunia yang peduli terhadap pembangunan sistem pangan perkotaan berkelanjutan dan memperkuat ketahanan pangan melalui berbagai program dan kegiatan rutin di setiap bulan dan tahun.
“Sudah 251 kota di seluruh dunia yang tergabung di MUFPP, termasuk Kota Bogor. Setelah bergabung, Kota Bogor akan menjadi anggota aktif termasuk ikut dalam pertemuan global internasional yang digelar dua tahun sekali,” jelasnya.
Ia menerangkan, MUFPP terbuka untuk semua kota yang mempunyai kepedulian terhadap pembangunan pangan tidak hanya kota secara regional, tapi kabupaten juga. Kerja sama ini juga tidak terbatas waktu, sebaliknya melalui kerja sama ini akan lebih banyak sharing informasi dan tukar pengalaman antara kota satu dengan lainnya.
“Fokus kami tidak hanya pada pengembangan sistem pangan perkotaan berkelanjutan tapi bagaimana pemerintah lokal dan pusat mendukung dan punya keberpihakan terhadap penyediaan pangan, distribusi pangan dan penyelamatan lingkungan,” katanya.(*)