Bogordaily.net – Wakil Ketua Umum Bidang Penggalangan Pemilih dan Co-Chair Badan Pemenangan Pemilu DPP Partai Golkar Ridwan Kamil menegaskan dirinya tak berambisi untuk maju di kontestasi pemilihan calon presiden (Capres) dan wakil presiden (Wapres) di Pilpres 2024.
Sejak memutuskan berlabuh di Partai Golkar, isu Ridwan Kamil masuk bursa calon presiden (Capres) dan calon wakil presiden tidak berhenti bergulir. Namun,
“Politik saya sederhana aja, semua dijalani. Apalagi saya sudah putuskan bergabung di partai, tentu sikap saya harus dibangun searah dengan Partai Golkar,” kata Ridwan Kamil di Medan dilansir ANTARA, Kamis, 2 Februari 2023.
Gubernur Jawa Barat itu mengaku akan tetap tunduk dan patuh terhadap keputusan yang diambil Partai Golkar, termasuk menjalankan tugas dari Ketua Umum DPP Partai Golkar Airlangga Hartarto.
Bagi pria yang akrab dipanggil Kang Emil itu, komitmen untuk berpartai berarti harus patuh pada aturan, ketentuan, dan keputusan partai.
“Saya ke sini, tidak ada urusan politik. Satu, (soal) kredit mesra tanpa bunga, tanpa agunan, bagi warga Kota Medan. Kedua, kami ke pesantren Al Kautsar,” jelasnya.
Kang Emil menjelaskan di Jawa Barat, setiap tahun ada ribuan usaha lahir di pesantren. Sehingga, pengalaman di Jawa Barat bisa dipelajari oleh pesantren-pesantren di Sumatera Utara.
Dia pun tidak ingin berandai-andai soal nasib atau perubahan terhadap keputusan Partai Golkar. Dia hanya mengikuti keputusan yang sudah disepakati seluruh jajaran Partai Golkar dengan menempatkan Airlangga Hartarto sebagai capres.
Ridwan Kamil mengaku diberi mandat oleh Airlangga untuk menggalang pemilih sebanyak-banyaknya bagi Partai Golkar, terutama dari generasi milenial maupun generasi Z.
Dia juga mengaku belum berminat melakukan pendekatan dengan sejumlah partai politik di Tanah Air, termasuk ke Partai NasDem.
Dia juga menjawab soal isu jika dirinya diduetkan dengan Anies Baswedan. Ridwan Kamil dengan tegas menyatakan pertanyaan itu bukan untuk dirinya.
”Tadi saya bilang, saya tidak bisa menjawab. Keputusan itu adalah kewenangan dari Partai Golkar,” tegas Gubernur Jawa Barat. (*)