Wednesday, 6 November 2024
HomeNasionalSoal Kebijakan Reformulasi, PTTI Kawal Kemenpan RB hingga ke Komisi II DPR

Soal Kebijakan Reformulasi, PTTI Kawal Kemenpan RB hingga ke Komisi II DPR

Bogordaily.net–  PTTI terus mengawal Kemenpan RB dan BKN RI. Hal ini terkait dengan fenomena gugur masal pada seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Teknis Tahun 2022.

Ketua PTTI Mochamad Ginanjar Riana menyampaikan hal tersebut usai menghadiri dan bertemu Menpan RB Azwar Annas dan Kepala BKN Bima Haria Wibisana. Pertemuan dilakukan dalam agenda Rapat Kerja atau Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi II DPR RI dengan Menpan RB, Kepala BKN, KASN, LAN, ANRI, dan ORI belum lama ini.

Ginanjar menyebut menpan RB mengeluarkan pernyataannya nilai hasil seleksi PPPK Teknis 2022 sedang dikaji dan akan dikeluarkan kebijakannya. Namun, Persatuan Tenaga Teknis Indonesia (PTTI) akan terus mengawal rencana kebijakan itu pada segala lini. Sehingga kebijakan reformulasi bisa segera dikeluarkan dan berkeadilan untuk semua.

“Kami bertemu dengan Pak Azwar Annas dan Bapak Bima Haria Wibisana. Hasil pertemuan dan pernyataan beliau menjadi bahan kami untuk terus mengawal rencana kebijakan ini baik ke legislatif maupun instansi pembina agar terbuka oleh publik,” kata Ginanjar dalam siaran persnya.

Anggota PTTI

Ketua PTTI yang saat ini sudah mempunyai lebih dari 5.000 anggota itu mengaku pihaknya terus melakukan kajian terkait langkah konkret. Terutama terkait langkah yang dilakukan PTTI dalam mengawal rencana reformulasi ini.

PTTI berharap pemerintah tetap komitmen menyelesaikan reformulasi dan mengeluarkan kebijakan reformulasi rekrutmen PPPK Teknis 2022 yang kemudian dilanjutkan dengan penyempurnaan penyelesaian permasalahan tenaga honorer di Indonesia

Di sisi lain, Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara Reformasi dan Birokrasi (Menpan RB) RB Azwar Anas melansir dari Kumparan.com menyatakan sedang mempertimbangkan evaluasi rekrutmen PNS. Saat ini menggunakan passing grade menjadi sistem rangking.

Azwar Anas menjelaskan pihaknya sedang membahas masalah passing grade secara intensif bersama Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan instansi pembina yang mengusulkan passing grade.

“Kami diminta soal birokrasi berkelas dunia, tetapi memang hasilnya menyedihkan sebagian, jauh dari passing grade yang ada,” ujarnya saat rapat kerja dengan Komisi II DPR.

Anas menjelaskan, pemerintah juga sedang melakukan pemetaan teknis untuk melihat potensi kelulusan dalam setiap jabatan agar lebih adil dan tetap menjaga kualitas.***

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here