Bogordaily.net – Rizal Ramli mengkritik keras pemerintahan Jokowi dalam bidang ekonomi.
Kritiknya itu menyusul pidato yang disampaikan Managing Director Political Economy dan Policy Studies (PEPS), Anthony Budiawan.
Dia memaparkan fakta-fakta mengenai kondisi ekonomi di masa pemerintahan Presiden Joko Widodo.
Komentar-komentar tersebut mendapatkan pujian dari ekonom senior, DR. Rizal Ramli.
Baca Juga: CMPRO Dorong Pemerintah Ungkap Identitas di Balik Pemimpin Al-Zaytun, Panji Gumilang
Salah satu hal yang diungkapkan oleh Anthony Budiawan adalah fakta bahwa tingkat kemiskinan hanya turun sebesar 1,39 persen selama masa pemerintahan Joko Widodo dari tahun 2014 hingga 2022.
Hal ini terjadi sementara utang pemerintah meningkat dengan cepat sebesar 196 persen, yaitu dari Rp 2.609 triliun menjadi Rp 7.734 triliun, atau naik sebesar Rp 5.152 triliun.
Menurut Rizal Ramli, rakyat berhak mempertanyakan mengapa peningkatan utang sebesar itu tidak memberikan manfaat yang signifikan bagi mayoritas penduduk Indonesia.
Melalui akun Twitter pribadinya, Rizal Ramli memuji pidato Anthony Budiawan yang dianggapnya mengesankan, faktual, dan sesuai dengan konstitusi.
Sebagai mantan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian pada masa pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid, Rizal Ramli menyimpulkan bahwa Jokowi sedang membangun ekonomi penjajahan baru yang akan miskinkan rakyat.
Ia menekankan bahwa sistem ekonomi yang sedang dibangun ini bertentangan dengan cita-cita Bung Karno dan Hatta.
Rizal Ramli juga meminta Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) sebagai partai pendukung Jokowi untuk tidak diam saja.
Menurutnya, PDIP harus kembali mengingat tekad perjuangan Bung Karno untuk mencapai kemandirian.
Rizal Ramli menambahkan bahwa PDIP seharusnya melakukan introspeksi dan tidak mendukung rezim yang memperkuat ekonomi penjajahan baru.
Ia berharap PDIP tidak hanya sibuk dengan slogan dan romantisme semata.
Kritik yang disampaikan oleh Rizal Ramli ini menyoroti isu penting mengenai kebijakan ekonomi pemerintahan Jokowi dan dampaknya terhadap kesejahteraan rakyat Indonesia.***