Bogordaily.net –Â Pengurus Pusat Gertasi melaksanakan kunjungan ke Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dalam rangka mempererat tali silaturahmi serta menjajaki potensi kerja sama dalam pengelolaan perhutanan sosial di Gedung Mangala Bakti, Jakarta, Selasa tanggal 26 September 2023.
Sekretaris Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial, Mahfud Muhtar, menyampaikan beberapa program kerja yang berpotensi meningkatkan perekonomian rakyat.
Kunjungan ini membuka peluang baru bagi Gertasi untuk mengoptimalkan peran mereka di seluruh wilayah Indonesia, yang kini telah terbentang di 34 provinsi dan 187 kabupaten/kota.
Ketua Umum Gertasi, Dr. Wahid Erawan, S.P., M.P., menyatakan hal ini sebagai langkah strategis dalam melaksanakan dakwah ekonomi, yang menjadi fokus perjuangan Gertasi.
Baca juga : Arti Kata Doxing yang Lagi Viral di TikTok
Audiensi ini dihadiri oleh Ketua Umum Gertasi, yang didampingi oleh Sekretaris Jenderal Firdaus Roy, S.H., Wakil Sekretaris Jenderal KH. Yaya Wahyudin, Ketua Bidang Peternakan Heri Keyer, dan Bidang Hukum Edo serta Salman.
Dalam wawancara dengan media, Sekjen Gertasi Firdaus Roy, S.H.,menjelaskan bahwa Gertasi sedang menggarap berbagai potensi kerjasama tidak hanya dengan Kementerian KLHK, tetapi juga dengan beberapa kementerian lainnya.
Landasan Organisasi
Konsep dakwah ekonomi menjadi landasan utama bagi langkah-langkah organisasi ini, dengan harapan dapat memberikan manfaat bagi umat Islam, anggota Gertasi, dan seluruh rakyat Indonesia di berbagai penjuru negeri.
“Kami meminta kepada pemerintah untuk serius memberikan kesempatan kepada rakyat dalam mengelola potensi usaha mereka,” ujar Sekjen Gertasi Firdaus Roy.
Baca juga : Nadin Amizah Alami Pelecehan Seksual Usai Manggung
Gertasi memiliki keunggulan dalam beberapa sektor, seperti pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan laut dan darat, serta potensi mineral alam/tambang sebagai hasil alam negeri kita, Indonesia. Kekayaan ini seharusnya dapat dikelola oleh rakyat Indonesia sendiri.
“Kita semua menyadari bahwa sektor pertanian dalam kondisi yang belum sepenuhnya sehat di negeri kita. Harga produk lokal yang murah memerlukan solusi dari pemerintah. Kami berharap agar kebijakan yang diambil tidak membuat rakyat menderita, terutama jika hanya dijadikan sebagai komoditas politik semata,” paparnya.
Selain itu, Indonesia juga menghadapi kenyataan bahwa banyak produk impor menguasai pasar pangan, bahkan mencapai tingkat ketergantungan yang memprihatinkan.
“Hal ini sangat disayangkan dalam negara yang sebenarnya kaya. Sebagai pemimpin di negeri ini, Indonesia memiliki tanggung jawab bersama untuk mengubah pola pengelolaan yang kurang baik menjadi lebih baik, sehingga mencapai standar kehidupan yang layak dapat terwujud. Semoga langkah-langkah ini membawa perubahan positif bagi kita semua,” tutupnya.***