Bogordaily.net – Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bogor tembus 10 triliun rupiah. Sebelumnya, tahun 2019 berada di angka Rp6 triliun dan tahun 2022 Rp9,1 triliun.
Ketua DPRD Kabupaten Bogor, Rudy Susmanto, menjelaskan, peningkatan APBD terjadi setelah Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Alokasi Umum (DAU), dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), maupun Dana Bagi Hasil keluar dari pusat, provinsi, dan dari pos lainnya.
Hal tersebut telah dipastikan berdasarkan surat dari Kementerian Keuangan. Di mana sebelumnya, dana DAU, DAK, BOS, dan Dana Bagi Hasil masuk di akhir tahun. Tapi tahun ini di bulan September telah masuk.
“Pada saat legislatif dan eksekutif membahas KUA-PPAS (Kebijakan Umum APBD dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara) di awal, dana terkait KUA-PPAS belum keluar. Kemudian pada saat pembahasan (lanjutan) KUA-PPAS, dana DAU, DAK, BOS, Dana Bagi Hasil sudah keluar dari pusat. Sehingga tahun 2024 diperkirakan Kabupaten Bogor akan berangkat dengan RAPBD Rp10 triliun,” jelas Rudy Susmanto, Kamis 12 Oktober 2023.
Rudy menegaskan Pemkab Bogor optimistis hingga akhir tahun 2023 ini APBD Kabupaten Bogor tembus Rp10 triliun lebih.
“Tinggal kita menjalankan program yang telah digariskan dalam DAU, DAK, BOS, maupun Dana Bagi Hasil itu dengan baik. Kita tidak bisa mengubahnya,” tegasnya.
Sementara itu, untuk Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Bogor sendiri belum dibahas oleh legislatif dan eksekutif. “Nanti dalam pembahasan KUA-PPAS terakhir baru akan dibahas. Kami optimistis PAD Kabupaten Bogor akan naik,” imbuh Rudy.
Sementara itu, Anggota Komisi I DPRD Kabupaten Bogor Heri Aristandi mengatakan bahwa peningkatan APBD Kabupaten Bogor yang menebus angka dua digit Rp10 triliun menunjukkan bahwa tata kelola keuangan dan kinerja eksekutif serta legislatif berjalan dengan baik.
“Kalau dilihat dari rasio 10 tahun ke belakang, APBD Kabupaten Bogor meningkat cukup signifikan. Ini menunjukkan tata pengelolaan keuangan Kabupaten Bogor sangat baik,” katanya.
Menurut Heri, dengan meningkatnya APBD akan dapat lebih mengakomodir kebutuhan masyarakat Kabupaten Bogor sesuai dengan skala prioritas pembangunan.
Heri mengakui dari sisi potensi pendapatan masih banyak sektor yang masih berpeluang besar menambah Pendapatan Asli Daerah (PAD).
“Saat ini PAD masih di bawah Rp4 triliun. Maka perlu adanya ekstensifikasi dan intensifikasi melalui Bappenda dengan melakukan upaya identifikasi, verifikasi, mengklasifikasi wajib pajak dan retribusi. Apalagi Bappenda bersifat eksklusif dimotivasi dengan upah pungut. Bappenda harus jeli dengan potensi-potensi itu dan bisa di-forecast, diramalkan,” terang dia.
Mengenai beberapa kegiatan yang bersumber dari dana APBD yang dalam pelaksanaannya masih belum optimal, Heri menegaskan parameter dan outcome-nya akan diketahui pada akhir tahun.
“Ada ga yang tidak terserap, lewat tahun, itu menjadi evaluasi kita,” tukasnya.***
(Acep Mulyana)