Bogordaily.net – Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) di Cijeruk, Kabupaten Bogor mulai khawatir pelaksanaan Pemilu 2024 diboikot para kepala desa (kades) yang tergabung dalam Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi).
Kekhawatiran jelang Pemilu 2024 tersebut disampaikan Ketua PPK Kecamatan Cijeruk, Kabupaten Bogor, Edi Hardiana, kepada jajaran anggota DPRD Kabupaten Bogor dalam acara reses di Kantor Kecamatan Cijeruk, Senin, 4 Desember 2023.
Kekhawatiran PPK tersebut bukan tanpa alasan. Edi mengemukakan bahwa ancaman pemboikotan Pemilu 2024 tersebut telah ditegaskan Apdesi melalui aksi demonstrasi yang menuntut masa jabatan Kades menjadi 9 tahun. Aksi unjuk rasa Kades se-Nusantara ini dilakukan bergelombang. Bahkan hari ini, Selasa, 5 Desember 2023, aksi serupa akan kembali digelar di Ibukota Jakarta.
“Mohon maaf di momen yang baik ini, saya menyampaikan kekhawatiran kami PPK, terkait ancaman kades yang akan memboikot pemilu jika revisi Undang-Undang Desa soal masa jabatan sembilan tahun tidak disetujui DPR. Jujur ini, membuat kami kuatir,” kata Edi Hadiana.
Tak hanya itu, kata Edi, malasnya masyarakat menjadi anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara atau KPPS di wilayahnya. Hal ini imbas dari banyaknya anggota KPPS maupun PPS yang meninggal dunia pada Pemilu 2019 silam.
“Pada Pemilu 2019 lalu salah satu Ketua PPS di Kecamatan Cijeruk ada yang meninggal seperti yang terjadi di banyak daerah. Ini dampaknya luar biasa sehingga menurunnya minat masyarakat menjadi anggota KPPS,” ungkapnya.
Edi menegaskan, terkait ancaman tersebut tidak bisa dianggap remeh, sehingga pihaknya meminta DPRD agar segera melakukan komunikasi dengan para kepala desa agar Pemilu 2024 berjalan aman dan damai.
Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bogor, Wawan Hikal Kurdi, menegaskan, kekhawatiran tersebut tidak perlu dibesar-besarkan dan berharap masyarakat tetap mengikuti semua aturan dan tahapan pelaksanaan Pemilu yang telah ditetapkan pemerintah.
“Kami sudah berkomunikasi dan berkoordinasi dengan Sekretaris Apdesi Cijeruk. Sudah beres. Tidak ada itu masalah pemboikotan,” singkatnya. (Acep Mulyana)