Bogordaily.net – Pj Bupati Bogor Asmawa Tosepu mengatakan, Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) akan melahirkan dokumen perencanaan yang dijadikan pondasi atau landasan bagi pembangunan yang berkelanjutan di Kabupaten Bogor 20 tahun ke depan.
Hal tersebut diungkapkankannya pada acara Musrenbang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) tahun 2025-2045.
Kegiatan dirangkaikan dengan Musrenbang Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Bogor tahun 2025 di Hotel Harris CCM, Cibinong, Kamis 28 Maret 2024.
Pj Bupati Bogor mengatakan bahwa forum Musrenbang ini sangatlah strategis. Karena akan merumuskan dokumen perencanaan pembangunan jangka panjang, jangka menengah dan jangka pendek. Sebagai landasan atau pondasi bagi pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Bogor untuk 20 tahun ke depan.
“Forum Musrenbang ini juga akan merumuskan permasalahan dan isu strategis terkait pembangunan di Kabupaten Bogor, yang akan dijadikan sebagai rujukan bagi putra-putri terbaik Kabupaten Bogor yang akan berkontestasi dalam Pilkada mendatang,” kata Asmawa.
Ia mengatakan, karena sudah menjadi ketentuan bahwa visi-misi program strategis calon kepala daerah itu harus merujuk pada dokumen perencanaan jangka panjang yang sudah ditetapkan sebelumnya.
Pemkab Bogor memiliki target sebelum pendaftaran calon Kepala Daerah itu sudah harus selesai.
“Oleh karena itu, pada hari ini saya beri penekanan khusus kepada seluruh stakeholder yang terkait. Bahwa keberhasilan forum ini adalah bagaimana kita bisa merumuskan dan mengidentifikasi permasalahan mendasar serta isu-isu strategis yang ada di Kabupaten Bogor, untuk kita rumuskan menjadi sebuah kebijakan pembangunan ke depan,” jelasnya.
Asmawa mengungkapkan, Kabupaten Bogor dianugerahi sumber daya yang berlimpah serta letaknya sangat strategis di kawasan metropolitan Jabodetabekjur.
Namun di sisi lain, masih terdapat permasalahan utama dan mendasar sebagaimana yang terjadi di hampir setiap kabupaten/kota. Yaitu terkait kesejahteraan masyarakat, antara lain kemiskinan, pendidikan, kesehatan, dan akses terhadap sumber daya, pengangguran, dan ketimpangan pembangunan.
Baca Juga: Pj Bupati Lantik 4.044 PPPK di Kabupaten Bogor
“Perlu perencanaan yang tepat agar permasalahan ini dapat diatasi atau diminimalisir. Kita harus menempatkan prioritas pembangunan dengan tepat, mana yang harus. Bukan yang kita ingin karena jika terlalu banyak yang diprioritaskan. Maka sama saja dengan tidak memprioritaskan apapun,” ungkap Asmawa.
Ia menambahkan, harus juga dipertimbangkan status Jakarta yang bukan lagi sebagai Ibu Kota Negara. Dan rencana pembentukan kawasan aglomerasi yang mana Jakarta, Kabupaten Bogor beserta delapan kabupaten/kota lainnya masuk di dalamnya.
“Jadi Kabupaten Bogor harus jeli dalam mengambil peluang karena kawasan aglomerasi diproyeksikan menjadi pusat pertumbuhan ekonomi nasional berskala global,” ujar Asmawa Tosepu.
Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bogor, Agus Salim menjelaskan, Pemerintah Kabupaten Bohor diminta untuk menggali lebih dalam dan cermat terkait permasalahan dan isu strategis yang menjadi perhatian bersama seluruh pemangku kepentingan.
Hal ini penting agar dapat menjadi masukan dalam merumuskan kebijakan yang tepat dan akurat pada setiap tahapan pembangunan.
“Membangun sinergi dengan perencanaan pembangunan pemerintah pusat dan provinsi, serta daerah sekitar, terutama daerah yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Bogor. Saya berharap Pemkab Bogor fokus pada target-target makro daerah yang masih harus diselesaikan dan dicapai dengan kebijakan yang tepat,” tambah Agus Salim. (Albin Pandita)