Bogordaily.net – Rancangan Anggaran Perubahan Pemkot Bogor 2025 dibuka dalam suasana sidang paripurna yang lebih terasa seperti sidang keluarga besar pada Selasa 17 Juni 2025.
Wali Kota, Wakil Wali Kota, Ketua DPRD, para anggota dewan, semua hadir – lengkap dan tak tampak ketegangan politik yang biasanya menyesaki ruang seperti itu.
Wali Kota Bogor Dedie A. Rachim, didampingi Wakilnya Jenal Mutaqin, menyampaikan penjelasan panjang lebar.
Ia tak sedang sekadar membacakan naskah. Lebih dari itu, dia sedang menjual sebuah mimpi: rancangan anggaran perubahan Pemkot Bogor 2025 yang diharapkan menjadi jembatan antara anggaran dan janji kampanye.
Yang disorot adalah Raperda Kota Bogor tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2024.
Tapi publik – apalagi wartawan – tentu lebih menanti bagian kedua: paparan Perubahan KUA-PPAS 2025. Ini yang seksi, ini yang penuh harapan – juga kemungkinan kekecewaan.
Dedie bicara dengan mantap. Ia mengacu pada Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.1/640/SJ yang mengharuskan daerah menyesuaikan arah kebijakan pembangunan dengan visi kepala daerah terpilih dan program nasional seperti Asta Cita.
Ia juga menyebut Permendagri Nomor 12 Tahun 2024 sebagai basis penyusunan RKPD 2025.
Tak hanya normatif, Rancangan anggaran perubahan Pemkot Bogor 2025 ini juga konkret: mulai dari longsor di Batutulis hingga pengembangan wifi gratis di fasilitas publik.
Untuk longsor, misalnya, sudah dianggarkan untuk perencanaan dan penanganan.
Untuk transportasi, Pemkot bertekad hidupkan kembali empat koridor angkutan massal yang dulu sempat mati suri.
Ada juga ambisi digital: command center, perluasan CCTV, dan tentu saja wifi gratis – sebuah janji lama yang kini coba diwujudkan lewat anggaran.
Semua dibungkus dalam misi Bogor Cerdas. Sementara Bogor Sehat diberi napas melalui fasilitas rawat inap di puskesmas, armada ambulans gratis 24 jam, dan dokter keliling – yang kedengarannya seperti utopia layanan publik, namun didorong untuk jadi nyata.
Lalu soal sampah. Ini klasik. Tapi kini masuk prioritas: mulai dari sistem 3R sampai penambahan armada angkut.
Sanitasi pun tak dilupakan. Sering kali hal-hal seperti ini justru lebih menyentuh warga daripada proyek megah.
Bagaimana dengan ekonomi? Bogor Sejahtera dijawab dengan dana untuk UMKM, ekonomi kreatif, dan solusi pengangguran.
Belum lagi dana cadangan untuk Porprov – siapa tahu Bogor bisa tampil lebih gagah di panggung olahraga regional.
Dedie menutup dengan menyebut bahwa banyak masukan dari fraksi-fraksi DPRD akan diakomodasi.
Artinya, masih mungkin ada perubahan. Tapi arah besar sudah ditetapkan: rancangan anggaran perubahan Pemkot Bogor 2025 tak hanya menyusun angka, tapi mencoba menyulam harapan.
Yang kini ditunggu publik: bukan hanya seberapa hebat anggaran disusun, tapi seberapa serius ia diwujudkan.
Sebab rakyat sudah terlalu lama mendengar pidato. Yang ingin mereka lihat: hasil.***