Bogordaily.net – Keluarga Besar Mahasiswa Universitas Ibn Khaldun (UIKA) Bogor menyampaikan pernyataan sikap kolektif atas berbagai persoalan serius yang menggerus semangat demokrasi, transparansi, dan keadilan di lingkungan kampus.
Dalam pernyataan sikap yang dihadiri oleh Azmi Mustopa selaku koordinator Keluarga Besar Mahasiswa, Musyafa Rifqi Koordinator UKM dengan Rahmat Hidayat (perwakilan UKM), Ketua BEM Reyhan Prawira (Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan), Fahritza Abdilah (fakultas hukum), Samansah Abbas Ras (Fakultas Ekonomi dan Bisnis), Muhammad Haikal Haqoiq (Fakultas Teknik Dan Sains), Sayyid Rosyid Ridho (Fakultas Agama Islam), Dhaifullah Rafi Alhakim (Fakultas Ilmu Kesehatan), jajaran pengurus Ormawa (HIMA, DPM & UKM), serta berbagai elemen mahasiswa lintas fakultas, disepakati bahwa saat ini kampus sedang mengalami kemunduran dalam pengelolaan yang berkeadilan.
Dari berbagai kegelisahan yang mencuat, kenaikan tarif parkir kampus secara sepihak tanpa melibatkan mahasiswa menjadi sorotan utama.
Kebijakan ini bukan hanya mencerminkan cara kelola yang tertutup, tetapi juga menunjukkan gejala komersialisasi fasilitas dasar mahasiswa secara terang-terangan.
Kampus yang seharusnya menjadi ruang tumbuh, kini justru mengubah kebutuhan dasar menjadi ladang bisnis.
Pernyataan ini dibacakan langsung oleh Azmi Mustopa, selaku Koordinator Keluarga Besar Mahasiswa UIKA, dan memuat sejumlah tuntutan mahasiswa yang lahir dari keresahan nyata di lapangan:
TUNTUTAN KELUARGA BESAR MAHASISWA UIKA
1. Cabut Kenaikan Tarif Parkir, Hentikan Komersialisasi Fasilitas
– Mahasiswa menolak menjadikan parkir sebagai objek profit.
– Cabut segera kenaikan tarif parkir dan lakukan evaluasi terbuka bersama mahasiswa.
– Bentuk forum negosiasi yang melibatkan perwakilan mahasiswa secara proporsional.
– Audit transparan atas dana hasil parkir dan ke mana alokasinya selama ini.
– Pastikan parkir sebagai fasilitas yang layak, murah, dan non-profit.
2. Sosialisasi Kebijakan Secara Terbuka dan Terjadwal
– Semua aturan dan kebijakan kampus harus disosialisasikan minimal satu bulan sebelum diberlakukan.
– Mahasiswa harus terlibat sejak proses perumusan, bukan hanya menjadi objek pemberitahuan.
3. Transparansi Dana Pembinaan dan Pengembangan Mahasiswa (DPPM)
– Mahasiswa berhak mengetahui penggunaan dana DPPM secara berkala dan terbuka.
– Buat sistem pelaporan keuangan yang dapat diakses publik.
– Libatkan mahasiswa dalam pengawasan dan penentuan alokasi dana.
4. Pemerataan dan Perbaikan Fasilitas Kampus
– Perbaiki fasilitas kampus secara merata, tidak elitis dan tidak diskriminatif antar fakultas.
– Libatkan mahasiswa dalam perencanaan pembangunan, agar sesuai dengan kebutuhan nyata.
“Kami hadir bukan untuk mengganggu sistem, melainkan untuk mengingatkan bahwa tidak ada kampus yang sehat tanpa ketransparansian dan keterlibatan seluruh elemen dalam pembangunan kampus untuk menjadi lebih baik”
Tegas Azmi.
Keluarga Besar Mahasiswa UIKA menegaskan bahwa kampus adalah rumah bersama, bukan mesin komersial.
Fasilitas publik mahasiswa tidak boleh dikapitalisasi tanpa diskusi dan partisipasi.
Kenaikan tarif parkir bukan isu tunggal, melainkan simbol dari cara kelola kampus yang semakin jauh dari semangat demokrasi dan keberpihakan terhadap mahasiswa.***