Bogordaily.net – Daftar prodi yang akan ditutup pemerintah menjadi sorotan utama dalam arah baru kebijakan pendidikan tinggi nasional. Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek) membuka opsi untuk mengevaluasi hingga menutup program studi (prodi) yang dinilai tidak lagi relevan dengan kebutuhan industri, seiring meningkatnya jumlah lulusan yang tidak terserap pasar kerja.
Langkah ini disampaikan Sekretaris Jenderal Kemdiktisaintek, Badri Munir Sukoco, dalam Simposium Nasional Kependudukan 2026 di Badung, Bali. Ia menegaskan bahwa perguruan tinggi perlu melakukan seleksi ketat terhadap prodi yang ada saat ini.
“Perlu kita pilih, kita pilah, dan kalau perlu ditutup untuk bisa meningkatkan relevansi,” ujar Badri.
Kebijakan ini muncul di tengah ketimpangan antara jumlah lulusan dan kebutuhan tenaga kerja. Setiap tahun, perguruan tinggi di Indonesia meluluskan sekitar 1,9 juta mahasiswa, terdiri dari 1,7 juta sarjana dan sisanya diploma. Namun, tidak semua lulusan tersebut terserap di dunia kerja, terutama saat terjadi gejala deindustrialisasi dini.
Dalam konteks ini, daftar prodi yang akan ditutup pemerintah menjadi bagian dari strategi besar untuk menyesuaikan pendidikan tinggi dengan kebutuhan masa depan. Pemerintah mendorong kampus untuk mengembangkan program studi yang mendukung delapan sektor industri strategis, yakni energi, pangan, kesehatan, pertahanan, maritim, hilirisasi, digitalisasi, dan manufaktur maju.
Tak hanya itu, pemerintah juga menyoroti fenomena kelebihan suplai lulusan di sejumlah bidang. Misalnya, proyeksi menunjukkan potensi surplus tenaga medis seperti dokter pada tahun 2028 jika tidak dikendalikan. Di sisi lain, jurusan keguruan meluluskan sekitar 490.000 mahasiswa per tahun, sementara kebutuhan tenaga guru hanya sekitar 20.000 orang.
Kondisi ini mendorong pemerintah untuk menggeser pendekatan dari market driven menjadi market driving, yakni tidak sekadar mengikuti tren minat mahasiswa, tetapi juga mengarahkan kebutuhan pasar melalui desain program studi.
Meski demikian, kebijakan daftar prodi yang akan ditutup pemerintah tidak lepas dari kritik. Kalangan akademisi mengingatkan agar pendidikan tinggi tidak semata-mata dijadikan alat pemenuhan kebutuhan industri.
Pakar Kajian Budaya dan Media Universitas Muhammadiyah Surabaya, Radius Setiyawan, menilai pendekatan “link and match” berpotensi mengurangi ruang pengembangan nalar kritis mahasiswa.
“Konsep ini bisa melahirkan manusia yang kurang kritis dan terlalu berorientasi material,” ujarnya.
Ia juga menyoroti bahwa sejak era Orde Baru, pendidikan kerap diposisikan sebagai instrumen pembangunan dan industrialisasi, bukan sebagai ruang pembentukan karakter dan pemikiran kritis.
Di tengah wacana evaluasi tersebut, sejumlah jurusan masih mencatat daya tampung besar di berbagai perguruan tinggi. Di antaranya adalah program studi hukum dan manajemen yang tetap menjadi favorit dengan kapasitas ratusan mahasiswa per kampus.
Kebijakan penataan hingga penutupan prodi ini menjadi sinyal kuat perubahan arah pendidikan tinggi di Indonesia. Pemerintah berharap langkah ini dapat menekan angka pengangguran terdidik sekaligus meningkatkan relevansi lulusan. Namun, tantangan tetap ada untuk menjaga keseimbangan antara kebutuhan industri dan fungsi pendidikan sebagai pilar pembentukan karakter bangsa.***