Dalam video yang beredar luas di media sosial, siswa tersebut terlihat mengacungkan jari tengah sambil tertawa ketika sang guru meninggalkan ruang kelas. Aksi tersebut memicu kecaman dari berbagai pihak, termasuk masyarakat dan pemerhati pendidikan.
Menanggapi hal itu, Dedi Mulyadi yang akrab disapa KDM mengaku prihatin atas kejadian tersebut. Ia menyebut telah menerima laporan lengkap terkait kronologi peristiwa dari Dinas Pendidikan Jawa Barat.
“Ya, saya cukup prihatin dengan peristiwa tersebut dan kronologisnya saya sudah mendengarkan paparan dari Kepala Dinas Pendidikan. Dan selanjutnya berdasarkan informasi anak tersebut orang tuanya sudah dipanggil ke sekolah,” ujar Dedi dalam pernyataannya di akun Instagram pribadinya @dedimulyadi71 pada Sabtu, 18 April 2026.
Menurutnya, pihak sekolah telah mengambil langkah awal dengan memanggil orang tua siswa guna membahas tindakan yang dilakukan anak tersebut. Dalam pertemuan itu, orang tua siswa disebut menunjukkan penyesalan mendalam.
“Orang tuanya nangis, merasa menyesal atas tindakan anaknya,” lanjutnya.
Sanksi Skorsing dan Usulan Hukuman Alternatif
Sebagai bentuk penegakan disiplin, pihak sekolah diketahui telah menjatuhkan sanksi berupa skorsing selama 19 hari kepada siswa tersebut. Selama masa skorsing, siswa menjalani pembinaan di rumah dengan pengawasan orang tua.
Namun, Dedi Mulyadi menilai bahwa bentuk hukuman tersebut masih bisa ditinjau kembali. Ia mengusulkan pendekatan yang lebih edukatif dan berorientasi pada pembentukan karakter.
“Selanjutnya sekolah sudah memberikan skorsing selama 19 hari, anak itu mendapat bimbingannya di rumah. Tetapi saya memberikan saran, anak itu tidak skorsing selama 19 hari, ini saran.
Mudah-mudahan sarannya bisa digunakan. Tapi diberikan hukuman membersihkan halaman sekolah, menyapu dalam setiap hari dan membersihkan toilet. Ini yang saya sarankan,” jelasnya.
Menurut Dedi, hukuman berupa aktivitas sosial seperti membersihkan lingkungan sekolah dinilai lebih efektif dalam menanamkan nilai tanggung jawab, kedisiplinan, serta rasa hormat terhadap lingkungan dan orang lain.
Fokus pada Pembinaan Karakter
Lebih lanjut, Dedi menekankan bahwa setiap bentuk sanksi yang diberikan kepada siswa seharusnya tidak hanya bersifat menghukum, tetapi juga memiliki nilai edukatif.
“Waktunya bisa 1 bulan, bisa 2 bulan, bisa 3 bulan tergantung perkembangan dari anak itu sendiri. Prinsip dasar adalah setiap hukuman yang diberikan harus hukuman yang memberikan manfaat bagi pembentukan karakter,” tegasnya.
Ia juga mengingatkan bahwa siswa pada dasarnya masih dalam tahap perkembangan, sehingga membutuhkan pendampingan yang konsisten dari orang tua maupun tenaga pendidik.
“Bagaimanapun itu adalah anak yang perlu dibimbing oleh orang tua dan oleh gurunya,” tandasnya.
Kasus ini menjadi perhatian luas karena menyangkut etika dan sikap siswa terhadap guru di lingkungan pendidikan. Banyak pihak menilai kejadian tersebut sebagai pengingat pentingnya penguatan pendidikan karakter di sekolah.
Peristiwa ini juga membuka ruang diskusi tentang metode pembinaan yang tepat bagi siswa yang melakukan pelanggaran, apakah melalui hukuman konvensional seperti skorsing atau pendekatan yang lebih konstruktif dan mendidik.
Dengan adanya respons dari Gubernur Jawa Barat, diharapkan penanganan kasus ini tidak hanya berhenti pada pemberian sanksi, tetapi juga menjadi momentum untuk memperkuat sistem pendidikan karakter di sekolah-sekolah.***