Bogordaily.net – Gelombang tuntutan terhadap pembersihan kampus dari predator seksual kian memanas. Menyusul pernyataan keras anggota Komisi VI DPR RI, Rieke Diah Pitaloka, yang meminta kampus berani memecat dan memenjarakan pelaku kekerasan seksual (KS), Koalisi Mahasiswa Peduli IPB menyatakan dukungan penuh. Mereka kini menagih keberanian serupa dari pimpinan IPB University.
Koalisi Mahasiswa IPB menilai pernyataan Rieke merupakan tamparan keras bagi birokrasi kampus yang selama ini dianggap masih “setengah hati” dalam menjatuhkan sanksi secara keras.
Mahasiswa mendesak Rektor IPB, Dr Alim Setiawan Slamet, untuk meninjau kembali sanksi terhadap 17 pelaku pelecehan di lingkungan IPB yang kasusnya telah mencuat jauh sebelum kasus di FH UI viral.
IPB dalam Sorotan: “Darurat Akhlak” di Kampus Hijau
Bukan tanpa alasan mahasiswa bersuara lantang. Koalisi menyoroti bahwa IPB setidaknya telah menghadapi dua kasus pelecehan besar yang menyita perhatian publik. Menurut mereka, fakta ini adalah bukti konkret bahwa kampus sedang berada dalam status darurat akhlak dan tidak lagi menjadi ruang aman bagi mahasiswa.
“Kami sudah lebih dulu menghadapi badai ini dibanding FH UI. Dua kasus besar yang terjadi adalah sinyal merah bahwa sistem perlindungan kita gagal. Kami tidak butuh sekadar regulasi di atas kertas, kami butuh eksekusi nyata berupa pemecatan dan proses hukum bagi pelaku,” ujar salah satu perwakilan koalisi dalam keterangannya.
Kritik Terhadap Gaya Kepemimpinan Rektor
Selain menuntut sanksi tegas, Koalisi Mahasiswa IPB juga melayangkan kritik tajam terhadap cara Rektor Dr. Alim Setiawan dan jajarannya dalam mengelola informasi dan kritik terkait kasus KS.
Mahasiswa menilai ada dan telah terjadi upaya sistematis untuk melakukan penyeragaman opini di lingkungan kampus dan media digital agar citra institusi tetap terjaga, meskipun harus mengorbankan transparansi.
Mahasiswa meminta pimpinan IPB untuk:
– Berhenti Represif: Tidak membungkam suara kritis mahasiswa atau penyintas yang mencoba mengungkap kebenaran.
– Transparansi Informasi: Membuka ruang dialog yang jujur tanpa ada tekanan atau upaya penggiringan opini searah.
– Revisi Sanksi: Memberikan sanksi terberat (drop out/pemecatan) serta membawa kasus ke ranah pidana, sejalan dengan desakan DPR. Momentum Perubahan
Langkah Rieke Diah Pitaloka yang mendorong sanksi administratif hingga pidana tanpa kompromi dipandang sebagai momentum bagi IPB untuk berbenah total.
Koalisi menegaskan bahwa jika Rektor Alim Setiawan tidak segera mengambil langkah progresif dan tetap mempertahankan sikap represif terhadap perbedaan pandangan, maka kredibilitas IPB sebagai lembaga pendidikan tinggi akan terus dipertanyakan.
“Jangan biarkan kampus menjadi tempat yang ramah bagi pelaku namun kejam bagi penyintas. Rektor harus memilih: berdiri bersama mahasiswa atau terus berlindung di balik penyeragaman opini,” tutup pernyataan tersebut.***