Bogordaily.net – Kenapa Alfamart ditutup di Lombok Tengah menjadi pertanyaan yang paling banyak terdengar pekan ini. Bukan hanya dari pelanggan. Tapi juga dari ratusan pegawai yang mendadak cemas.
Mereka datang ke Kantor Bupati Lombok Tengah. Mereka membawa satu harapan: gerai-gerai itu dibuka lagi.
Ada 25 gerai yang kini berhenti beroperasi. Jumlah pegawainya sekitar 150 orang. Sebagian dari mereka sudah bekerja bertahun-tahun. Sebagian lagi baru saja mulai menata hidup. Kini mereka dihantui ancaman PHK.
Supriadi, perwakilan karyawan Alfamart Jelojok, menyampaikan keresahan itu secara terbuka. Banyak pegawai, katanya, masih memiliki cicilan. Ada yang harus membayar kontrakan. Ada pula yang menjadi tulang punggung keluarga.
Mereka merasa penutupan itu terlalu mendadak.
Namun pemerintah daerah punya alasan berbeda. Penjelasan soal kenapa Alfamart ditutup di Lombok Tengah ternyata berkaitan dengan aturan zonasi usaha yang sudah berlaku sejak 2021.
Pemkab Lombok Tengah mengacu pada Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan. Dalam aturan itu, minimarket waralaba wajib memiliki jarak minimal satu kilometer dari pasar rakyat.
Masalahnya ada di situ.
Sejumlah gerai Alfamart disebut berdiri terlalu dekat dengan pasar tradisional. Pemerintah daerah menilai keberadaan minimarket tersebut melanggar ketentuan yang sudah ditetapkan dalam perda.
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Lombok Tengah, Dalilah, menegaskan pemerintah hanya menjalankan aturan. Ia menyebut proses penertiban juga tidak dilakukan secara tiba-tiba.
Tahapan administratif sudah dilewati. Mulai dari Surat Peringatan pertama, kedua, hingga penghentian sementara kegiatan usaha.
Tetapi bagi para pegawai, persoalannya bukan sekadar aturan. Mereka melihat ada kehidupan yang ikut berhenti ketika rolling door toko ditutup. Ada pendapatan yang hilang. Ada masa depan yang mendadak buram.
Karena itu, polemik kenapa Alfamart ditutup di Lombok Tengah kini bukan lagi sekadar urusan zonasi minimarket. Ini sudah berubah menjadi persoalan antara penegakan aturan dan nasib para pekerja kecil yang menggantungkan hidup dari toko-toko modern tersebut.***