Bogordaily.net – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bogor Sastra Winara menerima aspirasi massa dari Aliansi Masyarakat Cigudeg, Rumpin Parung Panjang saat aksi di Cibinong, pada Senin 4 Mei 2026.
Dalam kesempatan itu, Sastra didampingi Bupati Bogor hingga Wakil Bupati Bogor menyampaikan beberapa poin kepada ribuan massa aksi.
“Saya bersama dengan Bupati Bogor dan Wakil Bupati Bogor dan para Anggota DPRD hadir menerima aspirasi masyarakat dari Kecamatan Cigudeg, Rumpin, dan Parung Panjang,” kata Sastra, Senin 4 Mei 2026.
Menurut Sastra, beberapa aspirasi dari masyarakat tersebut merupakan fondasi utama dalam menentukan arah kebijakan. Khususnya terkait pembukaan kembali aktivitas tambang yang saat ini ditutup sementara.
“Suara masyarakat adalah fondasi utama dalam setiap langkah kebijakan. Melalui dialog terbuka ini, kita mendengarkan langsung berbagai harapan, masukan, serta persoalan yang dihadapi lapangan,” jelasnya.
Selain itu, pihaknya berkomitmen untuk senantiasa menyampaikan aspirasi masyarakat agar segera ditindaklanjuti oleh Pemerintah Provinsi.
“Komitmen kami jelas, memastikan setiap aspirasi ditindaklanjuti secara nyata, demi pembangunan yang lebih merata dan berkeadilan. Bersama, kita wujudkan perubahan yang lebih baik untuk masyarakat,” ungkap Sastra.
Sebelumnya, Ribuan massa yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Cigudeg, Rumpin, Parung Panjang (AMCRP) melaksanakan aksi di kantor Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor, pada Senin 4 Mei 2026.
Pantauan di lokasi terlihat ribuan massa tersebut datang sekitar pukul 11.20 WIB. Mereka datang berbondong bondong menggunakan truk colt diesel hingga bus, sambil membentangkan beberapa spanduk.
Dalam aksi tersebut, massa menuntut untuk dibukanya kembali aktivitas tambang di Rumpin, Cigudeg, dan Parungpanjang yang selama ini dihentikan sementara.
Ketua Aliansi Masyarakat Cigudeg, Rumpin, Parung Panjang (AMCRP) Fadlan menyampaikan bahwa, pihaknya menuntut beberapa poin salah satunya terkait pembukaan kembali tambang legal.
“Kita sebetulnya ingin mempertanyakan kepada masyarakat, sudah sejauh mana tahapannya, kapan tambang yang legal, yang berizin itu dibuka kembali. Tuntutan kita cuma simple sebetulnya,” ujar Fadlan kepada wartawan.
Kemudian, massa meminta Gubernur Jawa Barat untuk dapat merealisasikan terkait dana kompensasi yang dijanjikan kepada para masyarakat terdampak penutupan aktivitas tambang.
“Tambang dibuka kembali supaya ada aktivitas masyarakat. Yang kedua, sesuai dengan janji Gubernur, kan bukan kita yang meminta, Pak Gubernur yang meminta, bahwa akan memberikan bantuan sosial bagi masyarakat yang bergantung,” ungkap dia.
(Albin)