Bogordaily.net – Rencana Badan Gizi Nasional (BGN) untuk menghibahkan sepeda motor listrik yang sebelumnya dibeli sebagai kendaraan operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) kepada para guru honorer mendapat dukungan dari kalangan legislatif.
Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Yahya Zaini menilai langkah tersebut merupakan solusi yang tepat agar aset negara yang telah terlanjur dibeli tetap dapat memberikan manfaat bagi masyarakat.
Menurut Yahya, aset yang diperoleh menggunakan anggaran negara seharusnya tidak dibiarkan menganggur atau tidak termanfaatkan. Karena itu, pengalihan pemanfaatan kendaraan tersebut kepada guru honorer dinilai menjadi langkah yang lebih produktif dan memiliki dampak langsung bagi masyarakat, khususnya tenaga pendidik yang selama ini masih menghadapi berbagai keterbatasan fasilitas pendukung kerja.
“Waktu rapat dengan Komisi IX, ibu Arumsari mengatakan sepeda motor listrik tersebut akan dihibahkan kepada guru-guru honorer di daerah-daerah. Dan saya setuju dengan rencana tersebut,” ucap Yahya baru-baru ini.
Dukungan terhadap rencana hibah tersebut muncul di tengah sorotan publik terkait pengadaan sepeda motor listrik yang sebelumnya diproyeksikan untuk mendukung operasional program pemenuhan gizi di berbagai daerah.
Bagi Yahya, yang terpenting saat ini adalah memastikan seluruh aset yang sudah dibeli menggunakan dana negara tetap memiliki nilai guna dan dapat dimanfaatkan secara maksimal.
Dengan disalurkan kepada guru honorer, kendaraan tersebut diharapkan dapat membantu mobilitas para tenaga pendidik dalam menjalankan tugas sehari-hari, terutama di wilayah yang memiliki tantangan akses transportasi.
Langkah tersebut juga dinilai sebagai bentuk optimalisasi aset negara agar tidak menjadi beban anggaran maupun menimbulkan pemborosan akibat tidak digunakan.
Meski mendukung rencana hibah, Yahya tetap memberikan kritik terhadap proses pengadaan kendaraan yang dilakukan sebelumnya. Ia menilai terdapat sejumlah persoalan yang menunjukkan kurang matangnya proses perencanaan dan pemilihan penyedia.
Salah satu hal yang menjadi sorotannya adalah kapasitas perusahaan penyedia kendaraan yang dinilai belum memiliki dukungan jaringan layanan yang memadai untuk menunjang operasional kendaraan listrik dalam jangka panjang.
“Perusahaan pengadaan tidak profesional, tidak punya dealer dan tempat service-nya. Yang paling disesalkan harganya di-mark up,” ucapnya.
Pernyataan tersebut menambah daftar kritik yang sebelumnya muncul terkait efektivitas pengadaan kendaraan listrik untuk kebutuhan operasional program pemerintah.
Keberadaan jaringan dealer dan layanan purna jual dinilai menjadi faktor penting yang harus diperhitungkan sejak awal, terutama ketika kendaraan akan digunakan secara luas di berbagai daerah.***