Bogordaily.net – Film G30S/PKI kembali dibicarakan setiap kali kalender mendekati 30 September. Bukan karena film itu baru. Justru karena usianya sudah lebih dari empat dekade.
Film G30S/PKI yang dimaksud adalah Penumpasan Pengkhianatan G30S/PKI. Film ini dibuat pada 1984, pada masa Orde Baru. Hampir empat jam durasinya. Dan selama bertahun-tahun, film itu bukan sekadar tontonan.
Ia menjadi semacam ritual tahunan.
Setiap 30 September malam, masyarakat Indonesia menyaksikannya melalui televisi. Anak-anak sekolah pun ikut menonton. Selama sekitar 13 tahun, penayangan itu menjadi bagian dari cara negara menyampaikan versi resmi tentang tragedi 1965.
Film itu pertama kali ditayangkan di TVRI pada 30 September 1985.
Di balik pembuatannya ada Pusat Produksi Film Negara (PPFN). Produsernya ketika itu Brigjen Gufran Dwipayana. Arifin C. Noer duduk sebagai sutradara, dengan Hasan Basri sebagai penata sinematografi dan Embie C. Noer menggarap musik.
Produksinya tidak sebentar. Hampir dua tahun. Empat bulan untuk persiapan dan sekitar satu setengah tahun untuk pengambilan gambar.
Namun yang membuat film tersebut terus diperdebatkan bukan proses produksinya.
Melainkan cara sejarah ditampilkan.
Naskah film mengambil banyak bahan dari buku yang ditulis Nugroho Notosusanto dan Ismail Saleh pada 1968. Buku itu menjadi salah satu rujukan utama versi resmi pemerintah mengenai peristiwa 1965.
Di situlah persoalan bermula.
Sejarah bukan matematika. Satu angka bisa mempunyai satu jawaban. Tetapi sejarah bisa mempunyai banyak kesaksian, dokumen, dan sudut pandang.
Pada masa Orde Baru, ruang untuk menghadirkan sudut pandang lain sangat terbatas.
Film G30S/PKI kemudian menjadi salah satu instrumen penting untuk membentuk ingatan publik tentang peristiwa tersebut.
Adegan di Lubang Buaya menjadi bagian paling kuat.
Film menggambarkan para korban mengalami penyiksaan secara brutal, termasuk pencukilan mata dan mutilasi. Gambaran tersebut kemudian dipersoalkan karena tidak seluruhnya sesuai dengan temuan forensik dan berbagai penelitian setelah Reformasi.
Begitu pula penggambaran Gerwani.
Adegan perempuan menari dan melakukan kekerasan terhadap para jenderal menjadi salah satu bagian paling kontroversial. Sejumlah penelitian sejarah tidak menemukan bukti yang mendukung gambaran tersebut sebagaimana ditampilkan dalam film.
Ada pula kesalahan yang lebih sederhana tetapi menarik: peta Indonesia yang muncul dalam salah satu adegan sudah memasukkan Timor Timur. Padahal Timor Timur baru berintegrasi dengan Indonesia pada 1976.
Film itu juga menempatkan Soeharto sebagai tokoh yang sangat dominan dan heroik dalam menghadapi krisis.
Karena itu, setelah Reformasi, film tersebut semakin sering dibaca bukan hanya sebagai film sejarah, tetapi juga sebagai produk politik pada zamannya.
Pada 1998, pemerintahan Presiden B.J. Habibie menghentikan kewajiban penayangannya. Menteri Penerangan ketika itu, Yunus Yosfiah, mencabut kewajiban tersebut.
Alasannya berkaitan dengan perubahan suasana politik setelah Orde Baru berakhir, termasuk kritik terhadap kekerasan dalam film dan pengkultusan tokoh tertentu.
Tetapi menariknya, film tersebut tidak pernah benar-benar hilang.
Ia muncul lagi dalam berbagai pemutaran, termasuk pada masa pemerintahan Joko Widodo dan kemudian berlanjut pada era Prabowo Subianto.
Di sinilah pertanyaan yang lebih menarik muncul.
Apakah film G30S/PKI harus dilarang?
Atau justru dibiarkan ditonton?
Sejarawan UGM Sri Margana mempunyai pandangan bahwa masyarakat sekarang sudah jauh lebih terbuka terhadap berbagai sumber sejarah. Film tersebut, menurut dia, masih dapat ditonton sebagai salah satu referensi untuk memahami bagaimana tragedi 1965 pernah diceritakan kepada masyarakat Indonesia.
Tetapi menonton bukan berarti harus percaya seluruh adegannya.
Itu bedanya zaman sekarang dengan zaman ketika film tersebut pertama kali diwajibkan.
Dulu negara menentukan apa yang harus ditonton.
Sekarang masyarakat memiliki kesempatan membandingkan film itu dengan dokumen, kesaksian korban, penelitian sejarawan, arsip, dan sumber-sumber lainnya.
Mungkin justru di situlah nilai penting film tersebut hari ini.
Bukan sebagai satu-satunya kebenaran tentang 1965. Melainkan sebagai dokumen tentang bagaimana sebuah rezim membangun ingatan sejarah.
Film G30S/PKI akhirnya bukan hanya cerita tentang peristiwa 30 September 1965.
Ia juga menjadi cerita tentang bagaimana sebuah bangsa mengingat masa lalunya.
Dan sejarah akan selalu lebih sehat ketika tidak hanya memiliki satu layar untuk melihat masa lalu.**