Bogordaily.net – Demo Prancis rusuh. Jalanan yang semula menjadi tempat warga menyampaikan protes berubah menjadi arena bentrokan. Toko-toko dijarah, mobil dibakar, gedung publik dirusak. Polisi pun berhadapan dengan massa yang semakin sulit dikendalikan.
Yang membuat kemarahan itu membesar bukan satu perkara. Ada harga kebutuhan hidup yang terus naik. Upah yang dirasa semakin kecil. Sekolah kekurangan guru. Fasilitas publik dianggap memburuk. Di tengah semua itu, kekayaan kelompok superkaya justru terus menjadi sorotan.
Demonstrasi yang meluas di puluhan kota Prancis pada Sabtu, 17 Oktober 2026, akhirnya berujung kerusuhan besar. Menurut laporan AFP dan Reuters yang dikutip Minggu (18/10/2026), sekitar 1.200 orang telah ditangkap.
Pemerintah memperkirakan 550.000 orang turun ke jalan. Namun, serikat pekerja CGT menyebut jumlah peserta aksi mencapai sekitar 800.000 orang.
Demo Prancis rusuh di tengah gelombang ketidakpuasan yang sudah berkembang sejak bulan lalu. Awalnya, protes muncul di sejumlah sekolah menengah di pinggiran utara Paris. Persoalan kekurangan guru dan buruknya fasilitas pendidikan kemudian melebar menjadi perlawanan terhadap mahalnya biaya hidup dan ketimpangan sosial.
Di Paris, kelompok pemuda bertopeng membakar mobil yang terparkir. Sejumlah toko dijarah, termasuk butik merek fesyen dan barang mewah. Toko Lacoste menjadi sasaran, sementara para perusuh juga mencoba menerobos department store Galeries Lafayette.
Bank dirusak. Toko telepon seluler SFR ikut dijarah. Sejumlah bangunan publik di berbagai kota mengalami kerusakan, bahkan terbakar.
Di Limoges, balai kota dibakar. Di Marseille, massa berpakaian hitam menerobos gedung balai kota dan mencoret-coret dinding dengan grafiti bernuansa anarkis. Sementara itu, kantor pariwisata di Lyon juga dibakar.
Pemandangan itu memperlihatkan dua wajah demonstrasi yang berbeda. Di satu sisi, ratusan ribu orang menyampaikan tuntutan secara damai. Di sisi lain, kelompok perusuh memanfaatkan situasi untuk melakukan kekerasan dan penjarahan.
Upah Kecil, Biaya Hidup Membesar
Lola, seorang demonstran berusia 19 tahun di Paris, mengatakan masyarakat turun ke jalan karena biaya hidup semakin berat. Harga bahan bakar mahal, sementara persoalan pendidikan juga belum terselesaikan.
Ia menyoroti kekurangan guru dan kondisi belajar yang dinilai tidak layak. Menurutnya, siswa yang mencoba menyampaikan protes justru menghadapi kekerasan.
Keluhan serupa datang dari Regine Monfroid, seorang guru di Strasbourg, Prancis bagian timur.
Ia mengaku lelah bekerja keras dengan upah rendah ketika biaya sewa rumah terus meningkat.
Masalahnya memang tidak berhenti pada harga barang di pasar. Ketika biaya perumahan naik, bahan bakar mahal, dan pendapatan sulit mengejar pengeluaran, tekanan ekonomi perlahan berubah menjadi persoalan politik.
Seorang siswa sekolah menengah berusia 18 tahun, Kamil Alahyan, juga ikut berdemonstrasi. Ia mempersoalkan politisi yang dianggap gemar berbohong dan kelompok ultra-kaya yang terus mengumpulkan kekayaan selama satu dekade terakhir.
Di jalanan Paris, terdengar teriakan yang meminta Presiden Emmanuel Macron mundur. Ada pula slogan keras yang ditujukan kepada kepolisian.
Di sejumlah kota, demonstran bahkan menghidupkan kembali simbol Revolusi Prancis 1789. Ketika massa menerobos balai kota Marseille, terdengar teriakan bahwa mereka sedang merebut Bastille. Di La Rochelle, sebuah poster bertuliskan “Revolusi atau Mati” dibawa dalam pawai.
Simbol-simbol itu menunjukkan bahwa bagi sebagian demonstran, persoalannya bukan sekadar harga kebutuhan sehari-hari. Mereka juga mempertanyakan arah pemerintahan dan distribusi kesejahteraan.
Polisi Gunakan Gas Air Mata
Ketika situasi memburuk, polisi menggunakan gas air mata dan meriam air untuk membubarkan massa. Sebagian demonstran melemparkan benda-benda dan menembakkan kembang api ke arah petugas.
Di sejumlah titik Paris, polisi menembakkan gas air mata ketika menghadapi kelompok demonstran yang terus bergerak. Banyak peserta aksi mengenakan pakaian hitam, masker, hoodie, dan kacamata untuk melindungi diri dari paparan gas.
Namun, penanganan aparat juga menuai kritik.
Seorang remaja berusia 17 tahun dilaporkan kehilangan tangan kanannya setelah ledakan granat pengendali massa di Saint-Etienne, Prancis bagian selatan. Insiden itu memunculkan kembali pertanyaan mengenai penggunaan peralatan pengendalian massa oleh kepolisian.
Lembaga pengawas kepolisian dilaporkan tengah menyelidiki puluhan dugaan kekerasan aparat selama rangkaian demonstrasi.
Perdana Menteri Prancis Sebastien Lecornu menegaskan pemerintah tidak akan menyerah terhadap tekanan kekerasan. Ia menuding kelompok sayap kiri ekstrem dan para pelaku kriminal memanfaatkan situasi menjelang pemilihan presiden 2027.
“Kami tidak akan membiarkan diri kami diintimidasi,” demikian pesan Lecornu melalui unggahannya di media sosial X.
Ia menegaskan tidak seorang pun boleh memaksakan agenda politik melalui kekerasan.
Presiden Emmanuel Macron juga berjanji membawa para pelaku serangan ke proses hukum. Ia menyerukan persatuan untuk menghadapi pihak-pihak yang merusak institusi negara sekaligus menghalangi warga yang ingin menyampaikan tuntutan secara damai.
Pemerintah menyebut lebih dari 150 personel kepolisian terluka dalam kerusuhan tersebut. Sementara itu, laporan mengenai korban dari kalangan demonstran turut menjadi perhatian dalam evaluasi penanganan aksi.
Enam Bulan Menjelang Pemilu
Waktu terjadinya kerusuhan membuat situasi politik Prancis semakin sensitif. Negara itu tengah bergerak menuju pemilihan presiden 2027, ketika persoalan ekonomi dan kepercayaan terhadap pemerintah berpotensi menjadi isu utama.
Aksi kali ini juga mengingatkan publik pada gerakan Rompi Kuning atau Yellow Vest yang pernah mewarnai masa pemerintahan Macron. Gerakan tersebut dikenal karena protes terhadap kebijakan ekonomi dan beban biaya hidup.
Dalam demonstrasi terbaru, sebagian peserta kembali mengenakan rompi berwarna terang dan memblokir jalan. Namun, skala kemarahan kali ini meluas hingga menyentuh pendidikan, layanan publik, ketimpangan kekayaan, dan ketidakpuasan terhadap elite politik.
Demo Prancis rusuh juga memperlihatkan betapa rumitnya membedakan aspirasi warga dengan tindakan kelompok yang melakukan kekerasan. Tuntutan mengenai upah, pendidikan, dan biaya hidup tetap menjadi persoalan yang nyata, tetapi penjarahan dan pembakaran justru menimbulkan kerugian baru bagi masyarakat.
Gelombang Protes Menyebar ke Eropa
Prancis bukan satu-satunya negara Eropa yang menghadapi kemarahan warga akibat meningkatnya biaya hidup.
Di Belgia, beberapa ratus orang, terutama anak muda, menggelar demonstrasi di Brussels. Sebagian aksi berujung bentrokan dengan polisi. Kelompok mahasiswa memprotes kenaikan biaya pendidikan dan reformasi yang mereka khawatirkan membuat pendidikan tinggi semakin sulit dijangkau.
Di Portugal, puluhan ribu orang turun ke jalan di Lisbon untuk memprotes mahalnya perumahan dan kebutuhan hidup. Harga rumah di negara itu dilaporkan telah berlipat ganda sejak 2017, memperburuk krisis keterjangkauan.
Italia juga mengalami kerusuhan. Di Milan, polisi menggunakan gas air mata untuk membubarkan massa di sekitar alun-alun katedral. Di Bologna, meriam air digunakan untuk mengendalikan demonstran dan tujuh orang dilaporkan ditangkap, menurut kantor berita ANSA.
Sementara itu, di Albania, mahasiswa terus menggelar demonstrasi yang menuntut pengunduran diri Perdana Menteri Edi Rama. Mereka mempersoalkan dugaan korupsi, terbatasnya lapangan kerja, dan buruknya standar pendidikan.
Rentetan aksi tersebut menunjukkan bahwa tekanan ekonomi dapat berkembang menjadi persoalan sosial dan politik yang lebih luas. Ketika masyarakat merasa pendapatan tidak lagi sebanding dengan biaya hidup, tuntutan perubahan bisa menjalar dari ruang kelas ke jalanan, lalu sampai ke pusat pemerintahan.
Di Prancis, persoalan itu kini hadir dalam bentuk yang lebih keras: ribuan penangkapan, gedung terbakar, toko dijarah, dan bentrokan dengan polisi.
Pemerintah menghadapi dua pekerjaan sekaligus. Menindak pelaku kekerasan, tetapi juga menjawab keluhan warga yang membuat demonstrasi itu membesar sejak awal.
Sebab, meredam kerusuhan di jalan belum tentu berarti meredakan kemarahan di dalam masyarakat.***