Bogordaily.net – Ada yang tidak biasa terjadi di Istana Negara, Selasa (10/11/2026). Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menyampaikan niat untuk mengundurkan diri kepada Presiden Prabowo Subianto.
Bukan percakapan singkat. Pertemuan keduanya berlangsung sekitar 2,5 jam.
Informasi itu disampaikan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi dalam konferensi pers di Istana. Menurut Prasetyo, Gibran menyampaikan keinginannya mundur di tengah dinamika politik yang berkembang setelah muncul putusan Mahkamah Agung (MA) dan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait dokumen pendidikan yang menjadi polemik selama ini.
Ada satu hal yang perlu dicatat.
Prabowo tidak disebut menolak keinginan Gibran. Tetapi juga tidak langsung menyetujuinya.
Presiden justru memberikan sejumlah saran. Sementara Gibran meminta kesempatan untuk membuktikan keabsahan dokumen pendidikannya melalui proses di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
Dengan kata lain, persoalannya belum selesai.
Di satu sisi ada keinginan mundur. Di sisi lain masih ada upaya mempertahankan keabsahan dokumen yang dipersoalkan.
Polemik pendidikan Gibran memang tidak lagi berhenti pada perdebatan mengenai ijazah.
Putusan MA menjadi salah satu titik penting. MA memutuskan surat keterangan penyetaraan SMA milik Gibran yang digunakan sebagai salah satu syarat pencalonan dalam Pilpres 2024 tidak sah.
Sebelumnya, MK juga menyatakan tidak menemukan dokumen bukti tanda kelulusan setara SMA Gibran di Singapura dan Australia.
Dua putusan itu kemudian menjadi bahan perdebatan politik yang semakin besar.
DPR pun mulai bergerak.
Sebanyak 50 anggota DPR yang mewakili enam fraksi telah menekan usulan penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP).
Hak ini bukan hak politik biasa. Dalam Undang-Undang MD3, Hak Menyatakan Pendapat dapat digunakan DPR untuk menyikapi dugaan pelanggaran hukum oleh Presiden atau Wakil Presiden.
Ruang lingkupnya mencakup dugaan pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, perbuatan tercela, hingga kondisi ketika Presiden atau Wakil Presiden tidak lagi memenuhi persyaratan jabatan.
Karena itu, persoalan Gibran kini bergerak ke wilayah yang jauh lebih serius daripada sekadar perdebatan dokumen pendidikan.
Gibran sendiri sebelumnya telah memberikan tanggapan terhadap polemik tersebut.
Pada Rabu (7/10/2026), ia menyatakan bahwa dirinya tidak mungkin bisa melanjutkan pendidikan tinggi jika tidak lulus SMA.
“Ya kalau saya enggak lulus SMA, kan saya nggak mungkin bisa kuliah. Saya kan kuliah sampai S1 juga di Singapura,” kata Gibran.
Pernyataan itu menjadi jawaban Gibran atas polemik yang terus berkembang.
Kini, ia menyebut ingin membuktikan keabsahan dokumen yang dimilikinya melalui jalur PTUN.
Di sinilah menariknya.
Seorang Wakil Presiden sedang menghadapi tekanan politik akibat persoalan administrasi pendidikan yang berkaitan dengan persyaratan pencalonannya.
Jabatan yang diperoleh melalui pemilihan nasional kini ikut terseret dalam perdebatan hukum dan konstitusi.
Apakah niat mundur itu benar-benar akan berujung pada pengunduran diri?
Ataukah masih menjadi bagian dari dinamika politik yang sedang berlangsung?
Prabowo sudah mendengar langsung keinginan tersebut. Namun, keputusan akhirnya belum diumumkan.
Satu hal yang jelas, pertemuan selama 2,5 jam di Istana telah membuka babak baru dalam polemik politik Gibran.
Kali ini, bukan hanya dokumen pendidikan yang dipertaruhkan. Kursi Wakil Presiden pun ikut menjadi perhatian.***