Bogordaily.net – Uang pensiun Gibran Rakabuming Raka bisa menjadi cerita tersendiri jika kabar pengunduran dirinya sebagai Wakil Presiden benar-benar terjadi.
Mundur dari jabatan nomor dua di Indonesia ternyata bukan berarti seluruh hak keuangan dari negara ikut berhenti.
Justru sebaliknya. Ada hak pensiun yang melekat setelah seseorang berhenti dengan hormat dari jabatan Presiden atau Wakil Presiden.
Gibran mendatangi Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (12/11/2026). Kedatangannya untuk menyerahkan surat pengunduran diri kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).
Pertanyaannya kemudian sederhana: kalau benar mundur, berapa uang pensiun yang akan diterima Gibran?
Jawabannya ada dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1978 tentang Hak Keuangan/Administratif Presiden dan Wakil Presiden serta Bekas Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia.
Dalam Pasal 6 ayat (1), aturan itu menyebutkan Presiden dan Wakil Presiden yang berhenti dengan hormat dari jabatannya berhak memperoleh pensiun.
Besarnya bukan angka kecil. Pasal 6 ayat (2) menetapkan pensiun pokok sebesar 100 persen dari gaji pokok terakhir.
Ada satu hal menarik dalam penjelasan undang-undang tersebut.
Setiap pemberhentian Presiden atau Wakil Presiden pada prinsipnya dianggap sebagai pemberhentian dengan hormat. Pengecualiannya, apabila MPR secara tegas menetapkan pemberhentian tidak dengan hormat.
Artinya, pengunduran diri atas permintaan sendiri tidak otomatis menghilangkan hak pensiun. Sepanjang pemberhentiannya memenuhi ketentuan tersebut, hak itu tetap berlaku.
Rp20,16 Juta Setiap Bulan
Lalu berapa nominal uang pensiun Gibran?
Perhitungannya merujuk pada gaji pokok Wakil Presiden yang besarnya empat kali gaji pokok tertinggi pejabat negara selain Presiden dan Wakil Presiden.
Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2000, gaji pokok Ketua MPR, DPR, DPA, BPK, dan Mahkamah Agung ditetapkan sebesar Rp5.040.000 per bulan.
Dengan demikian, gaji pokok Wakil Presiden dihitung:
4 x Rp5.040.000 = Rp20.160.000.
Angka itulah yang menjadi dasar perhitungan uang pensiun pokok Gibran apabila ia berhenti dengan hormat dari jabatannya.
Dengan kata lain, uang pensiun Gibran diperkirakan mencapai Rp20,16 juta setiap bulan. Bukan hanya sekali dibayarkan, melainkan menjadi hak pensiun selama memenuhi ketentuan yang berlaku.
Bukan Hanya Uang Pensiun
Masih ada fasilitas lain yang diatur dalam UU Nomor 7 Tahun 1978.
Bekas Wakil Presiden juga memperoleh tunjangan sesuai ketentuan, biaya rumah tangga, serta biaya perawatan kesehatan.
Negara juga menyediakan rumah kediaman yang layak lengkap dengan perlengkapannya.
Belum selesai sampai di situ.
Bekas Wakil Presiden juga berhak mendapatkan sebuah kendaraan milik negara beserta pengemudinya.
Pasal 9 UU Nomor 7 Tahun 1978 mengatur bahwa pembayaran pensiun, tunjangan, biaya rumah tangga, dan biaya perawatan kesehatan dimulai pada bulan berikutnya setelah pemberhentian dengan hormat.
Jadi, jika pengunduran diri Gibran benar-benar terjadi dan ditetapkan sebagai pemberhentian dengan hormat, hak-hak tersebut tetap menjadi bagian dari konsekuensi hukum setelah meninggalkan jabatan.
Ada ironi yang menarik di sini.
Jabatan bisa berakhir lebih cepat dari masa jabatan lima tahun. Tetapi hak pensiun tidak otomatis ikut berakhir.
Negara tetap memiliki kewajiban memenuhi hak mantan pejabat sesuai undang-undang.
Sebuah konsekuensi yang sudah disiapkan oleh aturan sejak puluhan tahun lalu.***