Wednesday, 9 July 2025
HomeBeritaJumlah Vaksin Tanggungan Pemerintah Masih Kurang

Jumlah Vaksin Tanggungan Pemerintah Masih Kurang

BOGOR DAILY- Kartel merupakan kelompok pengusaha yang bermufakat menetapkan harga, untuk membatasi suplai barang & persaingan usaha.

Praktek ini bisa terjadi jika pemainnya terbatas. Dalam kasus vaksin, tidak ada upaya untuk membatasi suplai jenis vaksin.

Pembatasan terkait soal uji klinis dan keamanan. Pembatasan berdasarkan uji klinis dan keamanan pada vaksin justru untuk melindungi warga negara.

Saya posting jenis vaksin covid 19 yang sedang dikembangkan dan diuji di seluruh dunia, kita bisa lihat mana yang layak.

Justru yang harus dibatasi adalah “HET (Harga Eceran Tertinggi)” untuk vaksin yang mandiri. Agar industri tidak mengambil untung berlebihan di saat masyarakat sedang alami pageblug. Ini pernah diambil oleh pemerintah saat menetapkan harga rapid test tak boleh lebih dari Rp 75 rb. Dan ini berhasil. Sebelumnya rapid test bisa diatas Rp 200 rb.

Memang yang dirasakan kurang adalah jumlah vaksin yang ditanggung pemerintah.60 juta dosis dirasakan kurang. Kemenkeu bisa mengatur relokasi anggarannya, agar jumlah dosis vaksis covid menjadi berlipat.

Teddy Wibisana – Komisaris Independen
BUMN Indofarma

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here