BOGOR DAILY – Anggota Komisi IX DPR RI Ribka Tjiptaning yang menolak dirinya dan keluarganya untuk disuntik vaksin COVID-19.
Influencer dr Tirta memberikan reaksi atas penolakan itu. Hal itu diungkapkan dr. Tirta melalui unggahan di Instagram pribadinya pada Selasa malam (12/1/21).
Ia mengunggah foto tangkapan layar soal pemberitaan permintaan DPR mengenai vaksin dan salah satu anggota DPR RI Ribka Tjiptaning yang menolak vaksin.
Pada unggahannya tersebut, dr. Tirta menandai beberapa macam permintaan yang diminta para anggota komisi IX DPR RI untuk vaksinasi, seperti pejabat yang divaksin terlebih dahulu dan menambah alokasi vaksin secara gratis.
Ribka Tjiptaning Sebut Memaksa Rakyat untuk Divaksin adalah Pelanggaran HAM
Anggota DPR Ribka Tjiptaning Tolak Divaksin: Negara Jangan Berbisnis dengan Rakyat!
Namun saat semua permintaan dituruti, salah satu anggota Komisi IX DPR menolak untuk divaksin. Melihat hal tersebut, dr. Tirta pun menyebut bahwa anggota DPR Ribka Tjiptaning tidak konsisten dan labil dengan keputusannya sendiri.
“Before, After, Kok Labil,” tulis dr. Tirta pada unggahannya tersebut, seperti dikutip Indozone pada Rabu (13/1/21).
Pada keterangannya, dr. Tirta juga menyebut bahwa dulu saat Terawan Agus Putranto yang menjadi menteri kesehatan, anggota DPR banyak meminta ini dan itu. Namun saat jabatan tersebut diganti menjadi Budi Gunadi Sadikin malah menolak untuk divaksin.
“Awal mnta divaksin duluan + gratis. Skrng beda lagi. Dulu pak Terawan lau mnta ini itu. Skrng pak BGS Lu tolak. Jiah kemane aje lau @dpr_ri,” tulis dr. Tirta pada keterangan unggahannya.
Seperti diketahui sebelumnya anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi PDIP Ribka Tjiptaning dengan tegas menolak disuntik vaksin COVID-19. Tidak hanya itu, dia juga menolak keluarganya disuntik vaksin Covid-19.
Politikus PDIP itu mengatakan, lebih baik membayar sanksi denda daripada harus divaksin. Ribka juga meminta kepada Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin agar negara tidak berbisnis dengan rakyatnya.
Hal itu disampaikan Ribka dalam Rapat Kerja Komisi IX DPR dengan Menteri Kesehatan RI, BPOM, dan Bio Farma, Kompleks Parlemen, Selasa (12/1/2021).