BOGORDAILY – Kota Bogor benar-benar aneh. Ditengah sorotan warga dan dunia sebagai kota termacet no 2, Bima Arya Cs dan DPRD Kota Bogor malah sibuk menyiapkan gedung baru DPRD yang mirip hotel berbintang.
Anggarannya fantastis Rp72 miliar lebih. Kabarnya satu ruangan anggota DPRD mirip hotel berbintang itu memakan dana hampir satu miliar yakni, Rp894 juta.
Ya, UNIT Layanan Pengadaan (ULP) Kota Bogor telah mengumumkan pemenang proyek. Melalui website Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE), PT Tirta Dhea Addonics Pratama terpilih untuk mengerjakan gedung baru dewan yang berlokasi di Jalan Pemuda, Tanahsareal, Kota Bogor. Dengan harga penawaran senilai Rp69.768.392.100 dari pagu anggaran senilai Rp72.750.000.000.
Kabid Tata Ruang dan Tata Bangunan pada Dinas Pengawasan Pembangunan dan Pemukiman (Wasbangkim) Kota Bogor Sonny Rijadi mengatakan, satu ruangan anggota dewan rata-rata luasnya 3 x 4 meter persegi. Sesuai rencana, pembangunan gedung baru akan memiliki enam lantai dengan fasilitas penunjang. “Fasilitas penunjang dilengkapi lift tiga lantai berikut dengan CCTV di setiap lantainya. Ditambah ruang kamar mandi di setiap lantai,” urai Sonny.
Ia pun membeberkan rencana pembangunan di masing-masing lantai. Untuk lantai satu, bangunan itu diperuntukkan sebagai area parkir dan perlengkapan lain. Di lantai dua, akan dibuat menjadi ruang tunggu (lobby). Selanjutnya, lantai tiga khusus ditempati ruang Sekretariat Dewan (Sekwan) dan empat ruang pimpinan dewan. “Untuk ruang anggota ada di lantai empat. Jumlahnya 50 ruang ditambah ruang rapat fraksi,” kata Sonny. Sedangkan sesuai rencana, lantai lima dan enam akan diperuntukkan khusus ruang komisi yang berjumlah empat serta ruang rapat paripurna.
Dengan data demikian, jika dihitung-hitung total ada sekitar 72 ruang yang akan dibangun di gedung baru tersebut. Jika anggaran Rp69.768.392.100 dibagi rata dengan jumlah ruang, maka biaya yang dihabiskan untuk satu ruangannya bisa mencapai Rp894 juta. “Kalaupun ruangan rapat ada yang kekurangan, kita akan menyediakan satu ruangan rapat cadangan dan itu bisa disesuaikan,” kata Sonny.
Dalam pembangunan nanti, kata Sonny, kontraktor akan membangun satu ciri khas Bogor yaitu lambang Kujang dengan bahan alumunium di sebelum pintu masuk gedung baru tersebut. “Kami membangunnya agak berbeda dengan bangunan yang ada di Kota Bogor. Di depan kami akan bikin siluet dengan lambang Kujang,” ucapnya.
Ia pun memastikan bila proyek tersebut telah mengantongi seluruh izinnya. Namun, soal adanya Pedagang Kaki Lima (PKL) yang ada di sekitar lokasi, menurutnya sekretariat dewan yang seharusnya melakukan pendekatan terhadap pelaku usaha di sekitar lokasi pembangunan. “Meskipun lahan itu (Pasar Anggrek) sudah menjadi lahan pemkot dengan pembelian waktu itu. Intinya, permasalahan yang ada sekarang itu di luar tugas Wasbangkim, kita hanya membangun saja,” tukasnya.
Menurut anggota Komisi D DPRD Kota Bogor Romdon, pembangunan Gedung DPRD Kota Bogor terus dilanjutkan. Sebab, menurutnya, Gedung DPRD yang ada saat ini tidak representatif. Terlebih, jumlah anggota DPRD pada periode selanjutnya akan bertambah menjadi 50 orang. “Yang penting aman secara prosedural, sesuai tupoksi dan aturan hukumnya,” kata Romdoni.
Hal senada juga diungkapkan anggota Komisi C DPRD Kota Bogor Yus Ruswandi. Menurutnya, pada 2019 mendatang DPRD Kota Bogor akan memiliki 50 anggota dewan. Sehingga, infrastrukturnya dari sekarang harus dipersiapkan. “Masyarakat Kota Bogor sekarang sudah berjumlah lebih dari satu juta penduduk, yang di mana di 2019 nanti akan ada 50 anggota dewan yang mengisi. Tentu, gedung yang dipakai minimal dapat menampung seluruh fraksi yang ada,” ungkapnya.(bdn)