Bogordaily.net – Presiden Joko Widodo (Jokowi) menunjuk Abdul Kadir menjadi Ketua Dewan Pengawas Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan menggantikan Achmad Yurianto. Penunjukan itu tertuang dalam Keputusan Presiden Nomor 65/P Tahun 2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pengganti Antarwaktu Anggota Dewan Pengawas BPJS Kesehatan sisa masa jabatan periode 2021-2026.
Kadir yang menjabat sebagai Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan itu mengungkapkan jabatan baru yang diembannya kali ini merupakan tugas yang berat. Namun, ia optimistis BPJS Kesehatan akan terus meningkatkan kapasitasnya dengan melibatkan berbagai pihak.
“Tentunya ini bukan amanah yang ringan, ini suatu tugas yang berat. Saya yakin dan percaya bahwa semua stakeholder yang terkait dengan BPJS Kesehatan, termasuk tentunya kerjasama dari arahan bapak Menko PMK, Menteri Kesehatan, Menteri Keuangan. Tentunya kita harapkan semua pelaksanaan BPJS kesehatan dapat berjalan dengan baik,” papar Kadir di Kantor Kemenko PMK, Jakarta Pusat, Senin, 18 Juli 2022.
Ia juga memastikan akan mengawasi BPJS Kesehatan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.
Mendapat amanat dari presiden, Abdul Kadir berterima kasih karena sudah mempercayakan jabatan itu kepadanya. Dia yakin dapat menjalin kerja sama yang baik antara Dewan Pengawas dengan BPJS Kesehatan agar semakin baik.
Saya mengucapkan terima kasih, penghargaan setinggi-tingginya kepada bapak Presiden Republik Indonesia yang telah memberikan amanah kepada saya untuk menjadi Ketua Dewan Pengawas BPJS Kesehatan pergantian antar-waktu tahun 2021-2026,” ujar Abdul Kadir.
Wakil Menteri Kesehatan Dante Saksono Harbuwono menekankan BPJS Kesehatan sebagai operator pelaksanaan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) memiliki peran strategis untuk memberikan pelayanan kesehatan bagi masyarakat.
Ia berharap Dewan Pengawas BPJS Kesehatan bisa berkoordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan. Hal ini agar memberikan kekuatan pada BPJS Kesehatan untuk menjalankan fungsinya sebagai bagian dari tulang punggung kesehatan Indonesia di masa yang akan datang.
“Dewan Pengawas diharapkan dapat melakukan langkah strategis yang konkret untuk memperluas perjanjian dan bisa bersinergi dengan stakeholder lain,” ungkap Dante.