Bogordaily.net –Â Pergerakan mahasiswa Islam Indonesia dari Universitas Pakuan dan Institut Pertanian Bogor (IPB) meluapkan kekesalannya dengan cara merobohkan pintu gerbang DPRD Kota Bogor dan membakar ban, Jumat 9 September 2022.
Aksi tersebut dipicu karena tuntutan mahasiswa tidak dipenuhi, bahkan anggota DPRD tak hadir dalam mengaudisi dan menerima mahasiswa.
“Maka dari itu kami melampiaskan kekecewaannya yaitu merobohkan pagar DPRD Kota Bogor dan membakar ban,” kata Koordinator Lapangan (Korlap) Fadhil Ismayana kepada awak media.
Pantauan Bogordaily.net di lokasi, puluhan mahasiswa beramai-ramai datang ke gedung DPRD Kota Bogor. Menggunakan jas almamater bewarna biru, para mahasiswa terlihat percaya diri saat melancarkan aksi protes atas kenaikan harga BBM.
Sebelumnya, pukul 15:00 WIB, para mahasiswa masuk kedalam gedung DPRD Kota Bogor untuk bertemu anggota dewan untuk menyampaikan aspirasi dan tuntutannya di ruang serba guna.
Para mahasiswa diterima langsung oleh Anggota Komisi l DPRD Kota Bogor Anna Mariam Fadhilah untuk beraudiensi.
Tak berselang lama, mahasiswa menginginkan untuk menghadirkan anggota dewan lainnya dari fraksi-fraksi lain untuk beraudiensi bersama mahasiswa.
Keinginannya tak terkabulkan, para mahasiswa menjadi marah dan keluar dari ruangan rapat serba guna dan menjatuhkan tempat koran yang berada di area lobby gedung DPRD Kota Bogor.
Saat di luar gerbang, mahasiswa langsung merobohkan gerbang DPRD Kota Bogor dan membakar ban untuk meluapkan kekesalannya.
Setelah merobohkan gerbang dan membakar ban, Koordinator Lapangan (Korlap) Fadhil Ismayana menuntut kenaikan harga BBM pertalite dan solar bersubsidi berada dikisaran Rp 8.500 per liter – Rp 10.000 per liter dan banyak turunan lainnya. Namun, kenaikan harga BBM ini sangat disayangkan karena sangat merugikan masyarakat Indonesia.
“Lonjakan harga minyak dunia yang disebabkan oleh perang Ukraina dan Rusia, padahal dua hari yang lalu harga minyak dunia itu menurun 95 USD,” ucap dengan nada tegas.
Fadhil Ismayana menyampaikan, juga pembengkakan APBN yang meliputi BBM bersubsidi, PLN, gas bersubsidi dan pembangunan IKN di Kalimantan, padahal pada faktanya masih banyak BBM bersubsidi yang tidak tepat sasaran untuk masyarakat menengah ke bawah.
“Pada akhirnya dengan kenaikan harga BBM ini mengakibatkan kebutuhan masyarakat yang meningkat sehingga itu akan mengganggu kestabilan nasional yang nantinya akan memicu gejolak massa dimana-mana akibat dari kebutuhan pokok sandang, pangan, papan masyarakat dan pada akhirnya meningkatkan kemiskinan, kemelaratan, ketertindasan, kezaliman yang menimpa kepada rakyat menengah kebawah ini sangat kejam dan biadab terhadap rakyat,” jelasnya.
Lanjutnya, distribusi BBM bersubsidi masih banyak kecacatan dalam pengelolaan dan manajemen pemerintah terhadap masyarakat, sehingga banyak yang tidak tepat sasaran.
Oleh karena itu, Mahasiswa Islam Indonesia Komisariat Universitas Pakuan bersama Komisariat Institut Pertanian Bogor menolak secara tegas kebijakan kenaikan harga BBM bersubsidi, dan mendesak DPRD Kota Bogor untuk menyampaikan penolakan terkait kenaikan harga BBM bersubsidi Pertalite dan Solar.*
(Ibnu Galansa)