BOGORDAILY – Direktur Utama (Dirut) PT Pertamina (Persero) yang baru sedapat mungkin harus dilepaskan dari intervensi politik yang berlebihan, sehingga Pertamina tidak dijadikan sebagai ajang bancakan untuk kepentingan politik kekuasaan. Kecenderungan semacam itu sekarang sangat terasa. Ada upaya menjadikan Pertamina sebagai ajang bancakan untuk Pemilu 2019.
“Pertamina menjadi sasaran bancakan oligarki nasional dalam berbagai rantai suplai mulai dari investasi mega proyek, impor migas, ekspor migas, dan penjualan migas kepada masyarakat. Oligarki ini yang menyebabkan Pertamina akan semakin tidak efisien,” kata pengamat ekonomi politik dari Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI) Salamuddin Daeng di Jakarta, Jumat 24 Februari 2017.
Diakui, pengangkatan Dirut Pertamina yang baru setelah dicopotnya Dwi Sucipto dari pucuk pimpinan di BUMN itu menjadi isu yang hangat dalam beberapa hari terakhir. Pasalnya, posisi PT Pertamina (Persero) sebagai BUMN yang vital dalam mengelola kebutuhan dasar rakyat yakni minyak dan gas (migas).
Oleh karena itu, menurut dia, pemerintah tidak perlu tergesa-gesa dan kejar tayang untuk mengisi posisi dirut yang kosong, karena pada hakikatnya Pertamina untuk dua atau tiga bulan ke depan tetap bisa berjalan seperti biasa. Pertamina tentu sudah punya acuan dan sistem yang bisa berjalan tanpa harus dikomandoi sepenuhnya oleh seorang dirut.
Dikatakan, agar fungsi dan peran dewan komisaris Pertamina diketahui oleh publik, pemerintah sebaiknya menjelaskan hasil keputusan dewan komisaris terkait permasalahan internal, apakah benar pencopotan dirut dan penghapusan jabatan wakil dirut karena semata mata terkait dengan adanya posisi wakil dirut.
“Hal Ini sangat diperlukan untuk menghindarkan tuduhan dan fitnah yang kurang berdasar, baik terhadap Mantan Dirut dan juga mantan wadirut sehingga pergantian direktur utama nantinya dapat berlangsung secara elegan, tidak menghadirkan konflik baru di dalam Pertamina,” ujar Salamuddin.
Dikatakan, Pertamina di tangan pejabat sementara dirut tengah melakukan pembenahan terhadap berbagai masalah internal yang terjadi. Plt Dirut diharapkan dapat mempersiapkan dan membenahi permasalahan yang disisakan oleh dirut yang dicopot dan menciptakan kebersamaan antar direksi serta mempertahankan kinerja staf dan pekerja Pertamina.
“Untuk itu, pemerintah dalam hal ini presiden dan menteri BUMN harus bijaksana dalam pengangkatan dirut Pertamina, dengan pertimbangan,” ujarnya.