Friday, 22 November 2024
HomeBeritaAPRI Gelar Diskusi Masa Depan Tambang Rakyat di Era Presiden Prabowo

APRI Gelar Diskusi Masa Depan Tambang Rakyat di Era Presiden Prabowo

Bogordaily.net — Asosiasi Penambang Rakyat Indonesia (APRI) bakal menggelar focus group discussion (FGD) bertema ‘masa depan tambang di era Presiden Prabowo’. FGD ini bakal dilangsungkan di Hotel Hotel Salak, Kota Bogor, Rabu, 30 Oktober 2024.

Ketua Panitia sekaligus Sekretaris Umum DPP APRI, Budi Riyadi, menjelaskan, sejumlah isu yang bakal didiskusikan dalam FGD tersebut antara lain, mengatasi hambatan optimalisasi potensi tambang rakyat sebagai salah satu kekuatan ekonomi nasional dengan program formalisasi dan hilirisasi tambang dan program formalisasi dan hilirisasi tambang rakyat sebagai salah satu strategi percepatan pengentasan kemiskinan di Indonesia.

“Tujuan kegiatan FGD ini dapat dirumuskan antara lain pemerintah mengetahui potensi tambang rakyat sebagai salah satu kekuatan ekonomi penting. Kedua, pemerintah mengetahui hambatan-hambatan yang masih ada dalam mewujudkan legalisasi dan hilirisasi tambang rakyat. Ketiga, perlunya rencana tindak lanjut (RTL) yang nyata untuk memperbaiki regulasi dan implementasi perizinan tambang rakyat,” jelasnya.

Budi Riyadi memaparkan pula latar belakang dunia pertambangan rakyat saat ini. Di mana 90% kegiatan tambang rakyat sampai saat ini belum berizin karena regulasi yang ada masih sangat sulit dan mahal. Kedua, lebih dari 4 juta penambang rakyat perlu pekerjaan yang legal, aman, dan berkelanjutan. Ketiga, produk tambang rakyat berupa emas, perak, timah, batubara, zircon, dan batuan sangat signifikan sebagai bagian dari produk nasional, belum mendapat perhatian yang serius dari pemerintah. Ketiga, tanpa legalisasi tambang rakyat, kebocoran sumberdaya alam khususnya tambang akan semakin merajalela.

“Melalui FGD ini dapat dihasilkan kesepakatan antara lain perlunya komitmen yang jelas dari pemerintah terkait pembangunan sektor pertambangan rakyat, khususnya program formalisasi dan hilirisasi tambang rakyat; inventarisasi hambatan-hambatan yang terjadi dalam proses untuk mendapatkan izin pertambangan rakyat (IPR) untuk disampaikan kepada Kementerian ESDM dan Kemenkomarves; usulan pilot proyek tambang rakyat untuk tempat belajar dan studi banding para penambang rakyat,” bebernya.

Sejumlah narasumber yang bakal hadir dalam FGD ini antara lain Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan Budiman Sudjatmiko, Direktur Jenderal Pembinaan Pengusahaan Mineral dan Batubara, Dr Ing Tri Winarno, Ketua Umum Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia (PERHAPI) Ir Rizal Kazli, Kepala Dinas ESDM Provinsi Jawa Barat Ai Saadiyah Dwidaningsih, Wakil Ketua Komisi Tetap Minerba Kamar Dagang dan Industri Pusat Ir Wisnu Salman, dan Ketua Umum DPP APRI Ir Gatot Sugiharto.
(Acep Mulyana)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here