Bogordaily.net – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor menggelar rapat koordinasi (Rakor) Prioritas Pembangunan bersama jajaran DPRD Provinsi Jawa Barat dan DPRD Kabupaten Bogor.
Adapun, rakor ini menjadi bagian dari langkah strategis dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun mendatang, dengan tujuan menyelaraskan arah pembangunan Kabupaten Bogor dengan program prioritas Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Pemerintah Pusat.
“Pembangunan adalah salah satu prioritas utama dalam kepemimpinan kami. Dalam menyusun RKPD, kita tidak bisa berjalan sendiri. Maka dari itu, hari ini kita duduk bersama untuk menyelaraskan visi pembangunan agar benar-benar merata di seluruh wilayah Kabupaten Bogor,” kata Rudy Susmanto, Selasa 13 Mei 2025.
Sejumlah isu strategis dibahas dalam rakor ini, diantaranya pembangunan jalan khusus tambang, penyelesaian persoalan lingkungan di TPA Galuga, perbaikan infrastruktur pendidikan, pembangunan RSUD Parung, serta peningkatan pelayanan kesehatan dan pendidikan dasar.
“Khusus jalan tambang, kami berharap difasilitasi oleh DPRD Provinsi Jawa Barat untuk duduk bersama dengan para pengusaha dan transporter. Kita ingin ada kolaborasi antara sektor swasta dan pemerintah dalam penyediaan lahan, sisanya akan dibangun oleh Pemkab Bogor,” jelasnya.
Di sektor pendidikan, Pemkab Bogor telah menetapkan sejumlah lokasi pembangunan SMA, khususnya di wilayah Bogor Timur. Pemerintah Kabupaten akan menyediakan lahan, sementara pembangunan fisik menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
Terkait penanganan TPA Galuga, Rudy menyampaikan bahwa Kabupaten Bogor telah mendapatkan sanksi administratif dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). Sebagai tindak lanjut, Pemkab telah menyiapkan alat berat dan skema sanitary landfill agar pengelolaan sampah lebih tertata dan berkelanjutan.
“Kita juga akan memperkuat kerjasama dengan Pemerintah Kota Bogor dan berharap dukungan dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam mengatasi permasalahan ini,” ujar Rudy.
Dalam rakor ini juga dibahas perencanaan jangka menengah untuk pengurangan volume sampah melalui pembangunan infrastruktur berbasis desa yang akan dimulai pada tahun 2026.
“Rapat koordinasi ini mencerminkan komitmen kuat Pemerintah Kabupaten Bogor dalam mendorong pembangunan yang inklusif dan partisipatif dengan mengedepankan sinergi lintas sektor dan lintas pemerintahan,” ungkapnya.***
Albin Pandita