Bogordaily.net – Polemik tender proyek Rehabilitasi Stadion GOR Pajajaran (Tahap 1) senilai Rp20 miliar mendapat tanggapan resmi dari Pemerintah Kota Bogor.
Pengelola Pengadaan Barang/Jasa (PBJ) Muda Pemkot Bogor, Yudi Fitrani, menegaskan bahwa seluruh tahapan evaluasi telah dijalankan sesuai aturan dan menggunakan sistem aplikasi resmi LKPP.
Penjelasan ini disampaikan Yudi dalam forum bersama Mahasiswa Pancasila (Mapancas), Kepala Dispora Kota Bogor Anas S. Rasmana, pejabat PBJ Setda Kota Bogor, pengacara Banggua Togu Tambunan, serta Ketua Barisan Monitoring Hukum (BMH) Irianto, pada 12 Agustus 2025.
Klarifikasi Tahapan Evaluasi Tender
Menanggapi kritik Mapancas yang menilai ada kejanggalan dalam evaluasi tender, Yudi menegaskan bahwa proses sudah dilakukan sesuai sistem.
“Secara tahapan evaluasi itu berurutan, mulai dari administrasi, kualifikasi, teknis, hingga biaya atau harga. Setelah semua lulus, baru masuk ke pembuktian kualifikasi dan penetapan pemenang,” jelas Yudi.
Menurutnya, penyedia yang dinyatakan “lulus” pada tanggal yang dipersoalkan Mapancas, sebenarnya baru sampai pada tahap evaluasi administrasi, teknis, dan harga, tetapi belum masuk ke pembuktian kualifikasi.
Perubahan Jadwal Dinilai Sesuai Prosedur
Yudi juga membantah adanya manipulasi jadwal. Ia menyebut perubahan jadwal justru dilakukan karena tahapan sebelumnya selesai lebih cepat dari batas waktu.
“Karena tahapan sebelumnya sudah diselesaikan, maka jadwal diubah untuk melanjutkan ke tahapan pembuktian kualifikasi. Sistem menyesuaikan secara otomatis,” ujarnya.
Sistem Pengadaan Tidak Bisa Dimanipulasi
Yudi menekankan, seluruh proses pengadaan barang/jasa pemerintah di Kota Bogor dijalankan melalui aplikasi resmi LKPP, sehingga hasil evaluasi maupun notifikasi muncul otomatis.
“Notifikasi lulus atau tidak lulus muncul dengan sendirinya dari sistem. Panitia Pokja tidak bisa melakukan input manual atau manipulasi,” tegasnya.
Latar Belakang Polemik
Sebelumnya, Mapancas mendesak agar tender proyek rehabilitasi Stadion GOR Pajajaran senilai Rp20 miliar ini dibatalkan. Mereka menyoroti dugaan masalah pada dokumen hingga keabsahan tenaga ahli.
Namun, Pemkot Bogor melalui PBJ menegaskan bahwa tudingan tersebut tidak berdasar karena semua tahapan sesuai aturan pengadaan.***