Bogordaily.net-Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor meraih penghargaan sebagai Institusi Publik Terpopuler di Media Sosial versi Anugerah Humas Indonesia (AHI) 2025.
Penghargaan tersebut diterima langsung oleh Wali Kota Bogor, Dedie A. Rachim, didampingi Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Bogor, Rudiyana, dalam malam puncak AHI 2025 yang digelar di Ballroom Hotel JW Marriott, Surabaya.
Dedie Rachim, menyampaikan rasa syukur sekaligus apresiasinya atas penghargaan ini.
“Alhamdulillah, penghargaan ini menjadi bukti bahwa upaya Pemerintah Kota Bogor dalam menghadirkan informasi yang cepat, transparan, dan mudah diakses masyarakat melalui media sosial mendapat pengakuan nasional. Tentunya capaian ini tidak lepas dari peran serta seluruh jajaran, khususnya Diskominfo, serta dukungan warga Bogor yang aktif berinteraksi dengan kanal resmi Pemkot,” ujar Dedie Rachim.
Ia menambahkan, bahwa penghargaan ini sekaligus menjadi motivasi bagi Pemkot Bogor untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan informasi publik.
“Kami ingin media sosial pemerintah tidak hanya sekadar menjadi sarana komunikasi, tetapi juga menjadi ruang kolaborasi dan aspirasi warga, sehingga tercipta pemerintahan yang partisipatif dan lebih dekat dengan masyarakat,” ungkapnya.
Sementara itu, Kepala Diskominfo Kota Bogor, Rudiyana, menegaskan bahwa penghargaan ini adalah hasil kerja kolektif tim komunikasi Pemkot Bogor.
“Penghargaan ini menjadi penyemangat bagi kami untuk terus menjaga konsistensi dalam menyajikan konten yang informatif, edukatif, sekaligus interaktif. Media sosial pemerintah bukan hanya menyampaikan informasi satu arah, tetapi juga membangun dialog yang sehat dengan masyarakat. Ke depan, kami akan terus berinovasi agar kanal resmi Pemkot semakin relevan dan dekat dengan warga,” jelas Rudiyana.
Selain Kota Bogor, kategori Kota juga diberikan kepada Kota Tangerang dan Kota Surabaya. Untuk kategori Kabupaten, penghargaan diraih oleh Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Kudus, dan Kabupaten Bogor.
Sementara pada kategori Provinsi, penghargaan diberikan kepada Provinsi DKI Jakarta dan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).***
Muhammad Irfan Ramadan