Bogordaily.net – Anggota Komisi XI DPR RI, Mulyadi, menyoroti kebijakan Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) yang dinilai kontroversial setelah penyegelan sejumlah tempat wisata di kawasan Puncak, Kabupaten Bogor.
Menurutnya, kebijakan tersebut menimbulkan efek domino yang berdampak langsung terhadap ribuan warga yang mengantungkan hidup di sektor pariwisata.
Dalam agenda reses di The Rizen Premier Hotel Puncak, Kamis (9/10/25), Mulyadi hadir untuk menyerap aspirasi masyarakat wilayah Daerah Pemilihan (Dapil) V Bogor Selatan.
Ia mengatakan, kehadirannya kali ini dilatarbelakangi oleh keresahan warga terkait kebijakan penyegelan tempat wisata oleh KLHK.
“Hari ini saya sedang menjalankan tugas konstitusional yaitu menyerap aspirasi di wilayah Daerah Pemilihan (Dapil) V, menyerap aspirasi karena ada kegaduhan di wilayah Bogor Selatan,” ujar Mulyadi kepada wartawan.
Mulyadi menilai kebijakan penyegelan yang dilakukan KLHK tidak melalui kajian yang matang dan berdampak luas pada ekonomi masyarakat sekitar.
“Pada saat ada kebijakan menyegel secara tanda petik membabi buta dan terindikasi tanpa kajian, beliau harusnya melihat efek domino terhadap kebijakan tersebut,” tegasnya.
Ia menjelaskan, kebijakan tersebut menyebabkan ribuan pekerja kehilangan mata pencaharian, dan berdampak pula pada pelaku usaha kecil himgga sektor pajak daerah.
“Banyak warga yang ribuan kesempatan kerjanya hilang bahkan dihentikan kegiatan usahanya kemudian ada multiplier effect, UMKM, PHRI juga komplain karena menurun omzetnya, belum lagi yang penting PAD dari sektor pajak daerah, mungkin juga ada penerimaan negara bukan pajak di wilayah Bogor Selatan itu terhenti, melambat,” terang Mulyadi.
Mulyadi mengatakan, kehadirannya di tengah masyarakat Bogor Selatan bertujuan untuk mendengarkan langsdung keluhan warga dan menyampaikan aspirasi tersebut kepada pemerintah pusat.
“Jadi hadirnya saya di sini untuk mengklarifikasi, tolong apa yang disampaikan masyarakat kepada saya itu adalah hal yang sangat penting,” kata dia.
Ia pun berharap Presiden Prabowo Subianto memberikan perhatian terhadap kondisi masyarakat di sekitar Puncak yang terdampak kebijakan tersebut.
“Saya berharap Pak Presiden mengevaluasi kebijakan Menteri Lingkungan Hidup itu sehingga masyarakat yang hidup notabenenya tidak jauh dari kediaman pribadi Pak Presiden bisa mendapatkan atensi, jangan biarkan mereka,” pungkasnya.
Diketahui, Data dari Aliansi Masyarakat Bogor Selatan (AMBS) mencatat, sedikitnya 2.300 karyawan dirumahkan akibat berhentinya operasional sejumlah objek wisata di kawasan Puncak.***