bogordaily.net – Isu pengadaan puluhan ribu motor listrik oleh Badan Gizi Nasional (BGN) menjadi sorotan publik setelah ramai diperbincangkan di media sosial. Perhatian masyarakat tertuju pada besarnya angka yang beredar serta kaitannya dengan penggunaan anggaran negara.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengaku belum mengetahui secara rinci terkait rencana pembelian tersebut.
Ia menyebut perlu melakukan pengecekan ulang untuk memastikan kebenaran informasi yang beredar di publik.
Purbaya juga mengungkapkan bahwa pada tahun sebelumnya dirinya sempat menolak rencana pengadaan motor listrik dalam jumlah besar, termasuk pembelian barang lain seperti komputer.
“Waktu tahun lalu memang sempat kita tolak, termasuk pembelian komputer dan motor dalam jumlah besar. Tapi untuk sekarang, saya belum tahu detailnya dan akan saya cek kembali,” ujar Purbaya dalam diskusi media di Kementerian Keuangan, Jakarta, Selasa 7 Mei 2026.
Ia menegaskan bahwa anggaran untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) seharusnya diprioritaskan untuk kebutuhan utama, yakni penyediaan makanan bagi masyarakat.
Menurutnya, kebutuhan operasional seperti kendaraan bisa diupayakan oleh mitra yang terlibat dalam program tersebut.
“Prioritas utama kan untuk makanan. Kalau mitra sudah mendapatkan keuntungan, seharusnya bisa dialokasikan untuk mencicil kebutuhan operasional seperti motor,” tambahnya.
Sementara itu, Kepala BGN Dadan Hindayana memberikan klarifikasi atas informasi yang beredar.
Ia menegaskan bahwa jumlah pengadaan motor listrik tidak mencapai 70 ribu unit seperti yang ramai dibicarakan.
Menurut Dadan, pengadaan tersebut memang telah masuk dalam anggaran tahun 2025 dengan total pemesanan sebanyak 25 ribu unit. Namun hingga saat ini, realisasi yang tersedia baru mencapai 21.801 unit.
“Informasi 70 ribu unit itu tidak benar. Realisasi saat ini sekitar 21.801 unit dari total yang dipesan,” jelasnya.
Ia juga menambahkan bahwa motor listrik tersebut belum didistribusikan karena masih dalam proses administrasi sebagai Barang Milik Negara (BMN).
Setelah proses tersebut rampung, kendaraan akan digunakan untuk mendukung operasional Kepala SPPG.
Polemik ini pun memicu perhatian luas dari masyarakat, terutama terkait prioritas penggunaan anggaran negara di tengah pelaksanaan program sosial yang sedang berjalan.***