Bogordaily.net – Saiful Mujani kembali melontarkan pandangan tajam. Bukan sekadar kritik biasa. Ia mengurai satu per satu alasan mengapa, menurutnya, presiden perlu diturunkan. Semua disampaikan dalam forum akademik. Tapi gaungnya jauh melampaui ruang kampus.
Di Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Kamis 23 April 2026, Saiful Mujani berdiri di depan audiens. Suaranya tenang. Argumennya sistematis. Ia tidak bicara emosi. Ia bicara konstitusi.
“Ini ada beberapa argumen yang ingin saya highlight,” katanya.
Saiful Mujani memulai dari dasar paling mendasar: sumpah jabatan presiden. Ia menyebut sumpah itu bukan sekadar formalitas. Itu adalah kontrak konstitusional. Dari sana, ia menilai ada dugaan pelanggaran terhadap UUD dan TAP MPR yang berdampak luas pada kebijakan publik.
Ia menyinggung TAP MPR Nomor XI/MPR/1998. Tentang penyelenggara negara yang bersih dari KKN. Dalam konteks itu, ia mengkritik pengangkatan Thomas Djiwandono sebagai Wakil Gubernur BI. Menurutnya, latar belakang yang tidak relevan menjadi tanda tanya besar.
Contoh lain: penunjukan Hashim Djojohadikusumo sebagai utusan presiden di bidang energi dan iklim. Saiful melihat potensi konflik kepentingan. Bahkan, ia menyebut pola itu sebagai indikasi penguatan relasi keluarga dalam jabatan publik.
Nama Prabowo Subianto pun tak lepas dari sorotan. Saiful mengaitkan berbagai keputusan tersebut sebagai bagian dari arah kekuasaan yang, menurutnya, perlu diuji secara konstitusional.
Lalu ia masuk ke isu yang lebih besar: arah demokrasi.
Pernyataan tentang “demokrasi khas Indonesia” dikritiknya tajam. Ia menilai konsep itu beririsan dengan gagasan kembali ke UUD 1945 versi awal—sebelum amandemen. Jika itu terjadi, presiden tidak lagi dipilih langsung oleh rakyat. Tapi oleh MPR.
“Ini bisa mengerdilkan demokrasi,” katanya.
Tak berhenti di situ. Saiful Mujani juga mengkritik sejumlah kebijakan pemerintah. Termasuk wacana pengakuan terhadap Israel. Baginya, kebijakan luar negeri tidak bisa diputuskan sepihak. Harus melalui DPR. Dan harus selaras dengan semangat anti-penjajahan dalam Pembukaan UUD 1945.
Isu militer juga disorot. Penempatan perwira aktif TNI di jabatan sipil dinilai melanggar prinsip profesionalisme. Termasuk pembentukan batalyon pembangunan di daerah yang dianggap memperluas peran militer ke ranah sipil.
“Ini tidak sesuai dengan semangat reformasi,” ujarnya.
Program-program pemerintah pun tak luput dari kritik. Mulai dari Makan Bergizi Gratis, Koperasi Merah Putih, hingga batalyon pembangunan. Ia menyebut program tersebut tidak memiliki dasar hukum kuat karena hanya berbasis instruksi presiden.
Istilahnya tajam: politik “gentong babi”. Anggaran negara, kata dia, dipakai untuk membangun dukungan politik.
Di bidang ekonomi, ia mengutip kajian dari Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia. Hasilnya: mayoritas ekonom menilai kondisi ekonomi melemah. Indikatornya beragam—investasi asing turun, utang negara mendekati Rp10.000 triliun, rasio utang sekitar 40 persen terhadap PDB.
Di sisi demokrasi, ia merujuk pada temuan Varieties of Democracy. Skor Indonesia disebut menurun dalam beberapa tahun terakhir.
Pernyataan presiden di ruang publik juga disorot. Ia menilai ada ucapan yang tidak mencerminkan etika kenegaraan. Bahkan berpotensi masuk kategori “perbuatan tercela” dalam Pasal 7A UUD.
Namun Saiful menegaskan, semua itu disampaikan dalam kerangka akademik. Bukan agitasi politik.
“Saya menyampaikan sebagai ilmu,” katanya.
Nama Saiful Mujani memang sedang ramai. Terutama sejak pernyataannya dalam forum di Utan Kayu. Saat itu, ia menyebut bahwa cara menyelamatkan Indonesia adalah dengan menjatuhkan presiden.
Pernyataan itu memicu reaksi keras. Kantor Saiful Mujani Research and Consulting sempat didatangi massa. Bahkan laporan ke polisi pun muncul.
Namun bagi Saiful, ini bukan soal suka atau tidak suka. Ini soal konstitusi. Soal arah bangsa. Dan, tentu saja, soal keberanian menyampaikan pendapat di ruang publik.***