BDN – Membengkaknya belanja bantuan sosial (bansos) dua kali lipat dalam Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA) 2018 menjadi perhatian dewan. Anggota Komisi IV DPRD Kabupaten Bogor Egi Gunadhi Wibhawa memperingatkan pemerintah daerah agar lebih cermat dan berhati-hati dalam menyalurkan dana bansos tersebut. “Dari tahun ke tahun memang harusnya menurun. Lagipula bansos ini kan hibah ke lembaga tertentu. Bagi saya si memperingatkan kepada pemerintah harus hati-hati dalam melakukan distribusi bansos agar benar-benar tepat sasaran. Jangan sampai membuat kecurigaan masyarakat dan berbuntut hukum,” kata Egi kepada Metropolitan, kemarin.
Selanjutnya, Egi akan melihat kemana anggaran bansos itu mengalir. Menurutntya, Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kabupaten Bogor tidak akan dengan mudah menyetujui usulan anggaran khususnya di pos-pos anggaran yang mengalami peningkatan signifikan. “Bansos itu misalnya. Harus dipastikan juga kontrol setelah pemberiannya. Saya pikir dewan komitmen untuk cermat dalam membahas anggaran ini dan tidak begitu saja menyetujui,” terangnya.
Selain itu, Egi lebih mengusulkan jika empat dinas strategis yaitu Dinas Sosial, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Dinas Pemuda dan Olahraga dan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) dinaikan anggarannya. Sebab, politikus PDI Perjuangan ini merasa banyak program bagus dan penting di empat dinas tersebut.
“Anggarannya selama tiga tahun terakhir naiknya sangat sedikit. Padahal APBD kita naik terus. Kami ingin paling tidak naik 20 persen anggarannya. Bisa lah dinas lain saja potensi silpanya kan besar-besar. Kami dorong agar ada peningkatan dan di dinas-dinas itu memang sudah ada peningkatan program,” ungkap Egi.
Sementara itu, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Bogor Didi Kurnia mengaku kenaikan tertinggi dalam belanja tidak langsung justru bukan pada sektor belanja hibah. Melainkan pada anggaran belanja pegawai yang naik hingg Rp95 miliar dari sebelumnya Rp2,3 triliun.
Sementara untuk menanggulangi defisit, Didi mengatakan dalam APBD Perubahan nanti hanya akan mengakomodir kegiatan prioritas penciri kabupaten termaju. Dia pun berharap SKPD pengusul menggeser kegiatan-kegiatan yang bersifat fisik. “Bisa ditunda karena efektifits APBD Perubahan cuma tiga bulan. Mungkin APBD Perubahan selesai akhir September,” tandas Didi.
Sebelumnya, kebutuhan belanja daerah Pemerintah Kabupaten Bogor dalam Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA) 2018 membengkak. Sebelum perubahan anggarannya Rp7,65 triliun namun berubah menjadi Rp8,05 triliun atau naik Rp398,2 miliar. Pembengkakkan belanja ada pada belanja bantuan sosial (bansos) dari sebelumnya Rp22,921 miliar menjadi Rp46,264 miliar. Jumlah tersebut naik Rp23.342 miliar atau lebih dari 100 persen.
Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Bogor Yuyud Wahyudin mengatakan, target pendapatan setelah perubahan hanya Rp7,05 triliun atau naik Rp171,57 miliar dari sebelum perubahan yakni Rp6,88 triliun. Artinya, masih ada defisit di atas Rp1 triliun lantaran target belanja naik signifikan. “Tapi ini masih bisa berubah. Mungkin saja target pendapatannya dinaikkan karena target belanja naik signifikan. Maka ada defisit di atas Rp1 triliun,” kata Yuyud saat ditemui Metropolitan di ruang kerjanya.