Bogordaily.net — Aktivis sekaligus jurnalis dokumenter Dandhy Laksono akhirnya angkat bicara terkait munculnya “Deklarasi Amsterdam” yang digagas sejumlah diaspora Indonesia di Belanda.
Dalam pernyataan resminya, Dandhy menyampaikan apresiasi atas kepercayaan dan tanggung jawab yang diberikan kepadanya dalam inisiatif tersebut.
Menurut Dandhy, langkah yang diambil diaspora Indonesia menunjukkan kepedulian terhadap masa depan demokrasi dan sistem politik nasional.
Namun, ia menegaskan bahwa berbagai upaya membangun blok politik alternatif untuk mendorong perubahan di Indonesia sejatinya telah berkembang secara organik melalui beragam kelompok masyarakat dan gerakan yang bekerja secara terdesentralisasi.
“Karena itu, tidak diperlukan figur atau lembaga yang berfungsi sebagai koordinator tunggal,” tulis Dandhy dalam responsnya terhadap Deklarasi Amsterdam.
Dandhy menilai tantangan utama saat ini bukanlah mencari pemimpin atau koordinator baru, melainkan membangun konsolidasi gagasan dan gerakan yang lebih terstruktur serta sistemik. Konsolidasi tersebut, kata dia, dapat diwujudkan melalui berbagai forum perjumpaan yang bertujuan merumuskan agenda bersama untuk perubahan Indonesia.
Ia juga mengungkapkan bahwa bersama tim Reset Indonesia yang berada di bawah payung Koperasi Indonesia Baru serta jaringan gerakan Dirty Vote, pihaknya selama ini secara terbuka mendorong lahirnya kekuatan politik alternatif. Bentuknya tidak hanya organisasi sosial, tetapi juga partai-partai politik baru, termasuk kemungkinan penguatan partai lokal di berbagai daerah.
Dalam pandangannya, salah satu instrumen penting untuk membangun kekuatan masyarakat adalah gerakan koperasi yang independen. Dandhy menekankan bahwa koperasi dapat menjadi wadah aspirasi ekonomi sekaligus politik bagi masyarakat akar rumput.
Ia bahkan mendorong warga membentuk organisasi atau koperasi tandingan yang lahir dari partisipasi masyarakat secara mandiri, tetap terbuka, dan saling terhubung dalam jejaring yang lebih luas.
Lebih lanjut, Dandhy menyebut berbagai gagasan mengenai arah perubahan menuju konsep Indonesia baru telah dituangkan secara terbuka dalam dokumen “Reset Indonesia”. Dengan demikian, seluruh ide yang ditawarkan dapat diuji, dikritisi, maupun dikembangkan oleh publik.
Menurutnya, perubahan tidak hanya lahir dari momentum politik yang berhasil direbut, tetapi juga dari kemampuan masyarakat membangun imajinasi kolektif mengenai masa depan bangsa.
“Perubahan juga membutuhkan aktor-aktor alternatif yang mampu menghadirkan arah baru bagi Indonesia,” ujarnya.
Pernyataan Dandhy Laksono ini sekaligus menjadi sinyal bahwa gerakan perubahan yang berkembang di berbagai kelompok masyarakat perlu diarahkan pada penguatan ide, organisasi, dan partisipasi warga, bukan semata-mata pada pembentukan struktur kepemimpinan baru.***
(Gibran)