Bogordaily.net – Ada satu adegan yang mungkin tak pernah dibayangkan akan menjadi bahan perdebatan politik nasional.
Joko Widodo, Presiden ke-7 Republik Indonesia, berdiri mengenakan pakaian adat Lampung. Di hadapannya tergeletak kepala seekor kerbau. Dalam prosesi pemberian gelar adat, ia diminta menginjak kepala kerbau tersebut.
Prosesi berlangsung khidmat. Namun, beberapa hari kemudian, ritual itu berubah menjadi perdebatan panas di ruang politik.
Bukan lagi soal adat. Bukan lagi soal budaya.
Melainkan soal tafsir.
Momen itu terjadi saat Jokowi menerima gelar adat Baginda Pemuka Bangsa dari Kedatun Keagungan Lampung dalam sebuah prosesi adat di Bandar Lampung.
Menurut tokoh adat Lampung, ritual tersebut merupakan bagian dari tradisi muakhi, yakni prosesi pemberian gelar kehormatan yang telah berlangsung turun-temurun selama berabad-abad.
Tradisi itu menjadi bagian dari falsafah hidup masyarakat Lampung yang dikenal sebagai Piil Pesenggiri, yang menjunjung tinggi kehormatan, persaudaraan, dan penghormatan terhadap tamu.
Karena itu, bagi masyarakat adat, prosesi menginjak kepala kerbau bukanlah simbol penghinaan terhadap apa pun. Ritual tersebut memiliki makna simbolik dalam tata adat yang telah diwariskan lintas generasi.
PDIP Pertanyakan Makna Ritual
Polemik mulai muncul setelah Juru Bicara PDIP, Guntur Romli, memberikan kritik terhadap prosesi tersebut.
Ia mempertanyakan apakah tindakan menginjak kepala kerbau benar-benar merupakan bagian dari adat, atau justru menghadirkan simbol politik tertentu.
Menurutnya, sebagian pendukung Jokowi bahkan disebut berhalusinasi seolah-olah kepala yang diinjak adalah kepala banteng, padahal yang digunakan dalam ritual adalah kepala kerbau.
Guntur juga mengaitkan peristiwa tersebut dengan pandangannya mengenai gaya kepemimpinan Jokowi yang dinilai sarat simbol kekuasaan dan feodalisme.
Pernyataan itu kemudian memancing respons dari kubu lain.
PSI: Jangan Serang Tradisi Adat
Ketua DPP PSI, Bestari Barus, membela prosesi adat tersebut.
Menurutnya, ritual itu bukan dibuat oleh Jokowi, melainkan sepenuhnya merupakan tata cara yang telah ditetapkan masyarakat adat Lampung.
Ia menegaskan Jokowi hanya menjalani prosesi sebagai penerima gelar kehormatan.
Bestari juga menyebut informasi yang diterimanya menunjukkan ritual serupa pernah diberikan kepada sejumlah tokoh nasional, termasuk mantan presiden Indonesia, meski ia mengatakan hal tersebut masih perlu dikonfirmasi lebih lanjut.
Bagi PSI, mengaitkan ritual adat dengan kesombongan politik justru dianggap sebagai bentuk ketidakpahaman terhadap nilai budaya yang dijaga masyarakat Lampung.
Ketika Adat Bertemu Politik
Perdebatan ini memperlihatkan bagaimana sebuah simbol budaya dapat berubah makna ketika masuk ke ruang politik.
Bagi masyarakat adat, prosesi tersebut adalah penghormatan.
Bagi sebagian politisi, simbol yang sama bisa dibaca berbeda.
Di sinilah persoalan muncul. Sebab tafsir politik sering kali bergerak lebih cepat dibanding penjelasan budaya.
Padahal, adat lahir jauh sebelum dinamika politik modern hadir.
Publik Terbelah
Di media sosial, respons masyarakat pun beragam.
Sebagian menilai ritual tersebut merupakan tradisi yang patut dihormati tanpa perlu dipolitisasi.
Sebagian lainnya mempertanyakan relevansi penggunaan simbol-simbol seperti itu dalam situasi politik nasional yang masih sensitif.
Perdebatan pun meluas, bukan hanya mengenai Jokowi, tetapi juga mengenai batas antara penghormatan terhadap budaya lokal dan interpretasi politik yang berkembang di ruang publik.
Ritual Jokowi injak kepala kerbau di Lampung akhirnya menjadi lebih dari sekadar prosesi adat.
Ia berubah menjadi panggung baru bagi pertarungan narasi politik antara PDIP dan PSI.
Di satu sisi, masyarakat adat menegaskan bahwa prosesi tersebut merupakan warisan budaya yang telah berlangsung lama.
Di sisi lain, para politisi membacanya melalui sudut pandang politik yang berbeda.
Pada akhirnya, publiklah yang akan menilai: apakah ini murni penghormatan terhadap adat, atau telah menjadi simbol yang diperebutkan dalam kontestasi politik nasional.***