Bogordaily.net – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bogor bersama Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor melaksanakan rapat paripurna penyampaian Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Kota Bogor tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026.
Dalam penjelasannya, Wali Kota Bogor, Dedie A. Rachim, menyampaikan bahwa tahapan penyusunan Rancangan Perubahan APBD Tahun 2026 merupakan tindak lanjut dari penandatanganan Nota Kesepakatan antara Pemerintah Daerah Kota Bogor dengan DPRD Kota Bogor tentang Perubahan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun Anggaran 2026 pada Rapat Paripurna 12 September 2026 lalu.
Dedie Rachim mengatakan, terdapat tiga hal utama yang mendasari perubahan APBD Tahun 2026 sebagai respons terhadap dinamika kondisi fiskal daerah.
Hal tersebut meliputi penyesuaian estimasi Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) Tahun 2025, dinamika pendapatan transfer dari pemerintah pusat, serta peningkatan kebutuhan belanja untuk pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan percepatan pencapaian target pembangunan di Kota Bogor.
“Oleh karena itu, perubahan ini dilakukan secara cermat, realistis, dan tetap berorientasi pada prinsip efektivitas serta efisiensi penggunaan anggaran,” ucap Dedie Rachim di Ruang Rapat Paripurna Gedung DPRD Kota Bogor, Selasa (15/9/2026).
Beberapa hal penting yang menjadi perhatian Pemerintah Daerah dalam Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026, di antaranya penyesuaian estimasi SiLPA berdasarkan realisasi SiLPA Tahun 2025.
Selanjutnya, terkait kebijakan efisiensi, Wali Kota menginstruksikan seluruh perangkat daerah untuk melakukan evaluasi dan harmonisasi kembali terhadap penganggaran dalam Rancangan Perubahan APBD ini.
Hal tersebut dilakukan agar alokasi anggaran benar-benar berorientasi pada efektivitas, efisiensi, serta prioritas pelayanan kepada masyarakat. Untuk mendukung kebutuhan anggaran, Pemkot Bogor juga akan melakukan optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD).
“Kepada perangkat daerah penghasil PAD, saya minta agar proyeksi target PAD dalam rancangan perubahan ini disusun dengan mempertimbangkan realisasi, tren pertumbuhan, dan potensi dari masing-masing jenis pendapatan,” ucap Dedie Rachim.
Optimalisasi tersebut, sambungnya, harus ditempuh melalui strategi intensifikasi, ekstensifikasi, dan diversifikasi sumber pendapatan. Dalam pelaksanaannya, tetap harus memperhatikan aspek regulasi, kewenangan, prinsip keadilan, dan kemampuan masyarakat. Selain itu, piutang pajak daerah dari tahun-tahun sebelumnya agar dioptimalkan penyelesaiannya pada tahun 2026.
“Selanjutnya fokus pada kegiatan prioritas. Di tengah keterbatasan kemampuan fiskal, Pemerintah Daerah tetap berkomitmen untuk mengalokasikan anggaran bagi kegiatan-kegiatan prioritas di tahun 2026,” ujarnya.
Sebagaimana amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2026, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun 2026 harus ditetapkan paling lambat sebelum akhir September 2026.
Untuk itu, Dedie Rachim mengajak jajaran Pemerintah Daerah Kota Bogor serta pimpinan dan anggota DPRD Kota Bogor untuk membahas Rancangan Perubahan APBD ini secara konstruktif dan produktif agar dapat memenuhi amanat ketentuan tersebut.
“Saya berharap pembahasan ini dapat menghasilkan dokumen anggaran yang berpihak kepada kepentingan masyarakat dan mendukung terwujudnya visi Kota Bogor, Bogor Beres, Bogor Maju,” tutup Dedie Rachim.
Sementara itu, Ketua DPRD Kota Bogor, Adityawarman Adil mengatakan, penyusunan perubahan APBD ini menjadi bagian dari upaya bersama untuk menyesuaikan alokasi anggaran dengan kebutuhan pembangunan daerah.
“Hasil dari PP APBD kemarin, kita menyesuaikan SiLPA, dan tadi kami setuju yang disampaikan Pak Wali terkait intensifikasi, terutama dari PAD, pajak daerah, dan dana transfer. Mudah-mudahan bisa kita optimalkan dengan baik,” ujarnya.
Setelah rapat paripurna penyampaian Raperda ini, pembahasan akan dilanjutkan melalui rapat kerja antara Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kota Bogor dengan Badan Anggaran DPRD Kota Bogor untuk melihat satu per satu potensi yang masih dapat dioptimalkan.***