Bogordaily.net – Dua tahun kepemimpinan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka menjadi momentum evaluasi bagi kelompok mahasiswa dan massa aksi.
Di Kota Bogor, demonstrasi digelar di kawasan Tugu Kujang, Selasa (20/10/2026), dengan tuntutan agar pemerintah bertanggung jawab atas berbagai persoalan yang dinilai belum terselesaikan.
Dalam aksi tersebut, massa menutup jalan, membakar ban, serta membentangkan sejumlah spanduk bertuliskan “Pray for Indonesia – Justice No Peace” dan “Tolak Prabowo-Gibran”.
Presiden Mahasiswa Universitas Pakuan (UNPAK), Galuh, menegaskan bahwa demonstrasi tersebut merupakan bentuk evaluasi terhadap dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran.
Ia menyatakan penolakan terhadap kepemimpinan saat ini dan mendesak pemerintah bertanggung jawab atas kondisi negara.
Menurut Galuh, berbagai persoalan yang terjadi hingga saat ini menjadi alasan bagi massa untuk mempertanyakan kelayakan Prabowo-Gibran dalam memimpin Indonesia.
“Dua tahun kepemimpinan ini harus menjadi momentum evaluasi terhadap arah kebijakan pemerintah dan dampaknya bagi masyarakat,” demikian sikap yang disampaikan dalam aksi tersebut.
Selain menyampaikan kritik terhadap kepemimpinan nasional, massa membawa sejumlah tuntutan yang berkaitan dengan kebijakan lingkungan, pendidikan, investasi, hingga pengelolaan anggaran negara.
Salah satu tuntutan utama adalah mendesak pemerintah menetapkan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) sebagai bencana nasional. Massa juga meminta pendidikan ditempatkan sebagai hak dasar setiap warga negara yang harus dijamin pemenuhannya.
Di bidang ekonomi, demonstran mendorong peningkatan investasi yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, mahasiswa, dan aktivis. Mereka juga meminta pemerintah mengevaluasi pengelolaan serta alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Evaluasi APBN menjadi salah satu sorotan karena kebijakan anggaran dinilai perlu diarahkan agar manfaat pembangunan dapat dirasakan lebih luas oleh masyarakat.
Melalui aksi di Tugu Kujang, massa berharap pemerintah tidak hanya menjadikan dua tahun kepemimpinan sebagai penanda perjalanan pemerintahan, tetapi juga sebagai momentum untuk mengevaluasi kebijakan dan mempertanggungjawabkan hasilnya kepada publik.***
(Qurtubi)