Oleh; Asep Kusnadi Rahman
(Anggota PPWK KESBANGPOL Propinsi DKI Jakarta dan Dosen STIT INSIDA Jakarta)
Arus disrupsi digital yang ditandai oleh penetrasi kecerdasan buatan (artificial intelligence), mahadata (big data), otomatisasi, serta ekosistem berbasis internet telah merasuk ke setiap sendi kehidupan global. Perubahan ini tidak sekadar mengubah cara manusia berkomunikasi, melainkan merombak tatanan ekonomi makro dan mikro secara fundamental. Di tengah gelombang perubahan yang serba cepat dan kompetitif ini, pemuda berada di garis terdepan sebagai poros utama transformasi peradaban bangsa.
Namun, di balik gemerlap kemajuan teknologi dan pertumbuhan ekonomi digital nasional yang mencatat angka fantastis, tersimpan tantangan struktural yang mendalam. Pertumbuhan tersebut sering kali terkonsentrasi pada korporasi besar atau ekosistem startup modern berskala raksasa, sementara fondasi ekonomi riil yang melibatkan sebagian besar rakyat yakni ekonomi kerakyatan masih menghadapi jurang digital (digital divide).
Dalam konteks keindonesiaan, ekonomi kerakyatan yang bertumpu pada usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), koperasi, serta sektor informal merupakan sokoguru yang menyerap lebih dari 90 persen tenaga kerja nasional. Oleh karena itu, tantangan terbesar bangsa saat ini bukan sekadar mengadopsi teknologi canggih, melainkan memastikan bahwa kemajuan digital mampu memperkuat, melindungi, dan menaikkelaskan ekonomi rakyat. Di sinilah letak urgensi peran strategis pemuda: menjadi agen perubahan (agent of change) sekaligus motor penggerak (engine of growth) yang menjembatani inovasi teknologi modern dengan akar kekuatan ekonomi kerakyatan.
Membedah Paradigma Ekonomi Kerakyatan di Era Digital
Ekonomi kerakyatan berakar dari filosofi Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, di mana sistem perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Sistem ini menempatkan kesejahteraan masyarakat luas sebagai orientasi utama, bukan sekadar akumulasi profit segelintir korporasi. Dalam praktiknya, ekonomi kerakyatan direpresentasikan oleh jutaan pelaku UMKM, pedagang pasar tradisional, petani, nelayan, dan pengrajin lokal.
Meskipun memegang peranan krusial sebagai peredam krisis ekonomi, sektor ekonomi kerakyatan secara historis selalu bergulat dengan klasik permasalahan struktural: (1). Keterbatasan Akses Permodalan: Kesulitan memenuhi persyaratan administratif perbankan konvensional (2). Rantai Pasok yang Panjang: Ketergantungan pada banyak perantara yang memotong margin keuntungan produsen kecil (petani dan perajin) (3). Keterbatasan Jangkauan Pasar: Ruang gerak pemasaran yang terbatas pada lokalitas geografis tertentu (4). Rendahnya Literasi Digital dan Manajerial: Ketidaksiapan mengelola pembukuan modern dan memasarkan produk secara daring.
Kehadiran teknologi digital sejatinya membawa angin segar berupa solusi disrupsi yang inklusif. Melalui platform e-commerce, teknologi finansial (fintech peer-to-peer lending dan QRIS), serta sistem logistik berbasis aplikasi, batas-batas geografis runtuh. Pasar global kini terbuka bagi produk-produk desa. Namun, instrumen canggih ini tidak akan berdampak apa-apa jika pelaku ekonomi kerakyatan tidak didampingi secara intensif. Di sinilah celah strategis di mana pemuda dengan fleksibilitas kognitif, penguasaan perangkat digital, dan idealisme sosialnya harus hadir mengubah hambatan menjadi peluang.
Trilogi Peran Strategis Pemuda dalam Penguatan Ekonomi Kerakyatan
Untuk mewujudkan kemandirian ekonomi kerakyatan yang berdaulat di era digital, pemuda dapat mengartikulasikan peran strategisnya melalui tiga pilar utama:
Pemuda sebagai Penggerak Digitalisasi (Digital Enabler) UMKM Tradisional
Banyak pelaku usaha mikro di sentra-sentra kerakyatan memiliki produk berkualitas tinggi, namun mengalami disorientasi ketika berhadapan dengan ekosistem digital. Pemuda dapat bertindak sebagai digital enabler yang menjembatani kesenjangan ini. Peran ini diwujudkan melalui aksi nyata seperti: Pendampingan pembuatan toko daring dan pendaftaran produk pada ekosistem e-commerce local; Pelatihan penggunaan sistem pembayaran digital untuk mempermudah transaksi konsumen; Pemanfaatan media sosial untuk branding produk lokal agar memiliki daya saing estetika dan narasi yang kuat di mata konsumen modern.
Pemuda sebagai Social Technopreneur Berorientasi Dampak Sosial
Paradigma kewirausahaan pemuda di era digital harus bergeser dari sekadar mencari keuntungan pribadi (profit-oriented) menuju kewirausahaan sosial berbasis teknologi (social technopreneurship). Seorang social technopreneur muda menggunakan teknologi sebagai alat untuk memecahkan masalah sosial-ekonomi masyarakat (1). Mengembangkan platform rantai pasok pendek (short supply chain platform) yang menghubungkan langsung hasil panen petani atau karya perajin lokal kepada konsumen akhir tanpa melalui rantai tengkulak yang merugikan (2). Menciptakan inovasi pengolahan limbah industri lokal menjadi produk bernilai ekonomi tinggi dengan memanfaatkan riset kampus dan teknologi digital.
Pemuda sebagai Edukator Literasi Digital dan Keuangan di Akar Rumput
Kemandirian ekonomi tidak akan kokoh jika penetrasi teknologi tidak diimbangi dengan kesadaran literasi yang matang. Ruang siber selain menawarkan peluang juga menyimpan risiko besar seperti penipuan daring, pinjaman online ilegal, pencurian data, hingga konsumerisme destruktif (1). Mahasiswa dan pemuda intelektual memiliki tanggung jawab moral untuk turun ke basis masyarakat (melalui kegiatan pengabdian masyarakat, KKN, atau komunitas pemuda desa) guna memberikan edukasi mengenai etika bisnis digital (2). Mengajarkan pengelolaan keuangan digital yang sehat, pemahaman hukum siber dasar, serta pentingnya menjaga kedaulatan data produk lokal agar tidak dieksploitasi oleh korporasi asing.
Sinergi Lintas Generasi: Mengawinkan Kebijaksanaan dan Energi Pemuda
Transformasi ekonomi kerakyatan berbasis digital tidak bisa berjalan secara parsial atau dibebankan sepenuhnya kepada kaum muda tanpa dukungan pemangku kepentingan senior. Dibutuhkan model kolaborasi pentahelix yang memadukan kekuatan akademisi, pelaku usaha, komunitas, media, dan pemerintah, dengan poros utamanya adalah sinergi lintas generasi.
Generasi senior membawa kekayaan pengalaman, kearifan lokal, ketahanan mental dalam menghadapi krisis, serta jaringan sosial yang mengakar di masyarakat. Di sisi lain, generasi muda membawa energi kreatif, penguasaan teknologi mutakhir, dan cara pandang inovatif. Ketika kearifan empiris para pelaku senior dikawinkan dengan ketangkasan digital pemuda, terciptalah ekosistem ekonomi kerakyatan yang adaptif terhadap zaman namun tetap berpijak pada nilai-nilai keadilan sosial dan gotong royong.
Pemerintah dan institusi pendidikan tinggi memegang peran kunci sebagai fasilitator regulasi dan penyedia infrastruktur. Kebijakan afirmatif seperti subsidi pelatihan digital bagi UMKM, perlindungan data konsumen domestik, serta kemudahan akses permodalan berbasis digital harus terus diperluas agar ekosistem yang dibangun benar-benar berpihak pada rakyat kecil.
Penutup: Menyongsong Kedaulatan Ekonomi Nasional
Disrupsi digital adalah keniscayaan sejarah yang tidak dapat dihindari, melainkan harus dihadapi dengan strategi, kapasitas, dan mentalitas yang tangguh. Apabila pemuda Indonesia mampu mengambil peran sentral sebagai jembatan antara modernitas teknologi dan akar ekonomi kerakyatan, maka ancaman alienasi ekonomi di negeri sendiri dapat dicegah.
Kemandirian ekonomi kerakyatan di era digital bukan lagi sebuah utopia, melainkan sebuah keniscayaan yang dapat dicapai ketika semangat gotong royong disandingkan dengan inovasi teknologi. Dengan demikian, pemuda tidak hanya menjadi penonton atau pasar pasif dari gempuran produk digital global, tetapi menjelma menjadi aktor utama yang berdaulat, mandiri, dan berdaya saing di atas tanah airnya sendiri.***