Bogordaily.net – Kursi wakil presiden mendadak menjadi kosong. Gibran Rakabuming Raka akhirnya dikabarkan mundur dari jabatan Wakil Presiden RI, Rabu (11/11/2026).
Kabar itu bukan lagi sekadar desas-desus politik. Ketua Umum Projo Budi Arie Setiadi membenarkan bahwa Gibran telah menyampaikan surat pengunduran dirinya kepada Presiden Prabowo Subianto.
Tempat penyerahannya pun tidak di Istana Negara. Melainkan di Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta.
“[Gibran mundur] betul,” kata Budi Arie.
Budi Arie juga membenarkan bahwa surat pengunduran diri tersebut diserahkan ketika Gibran bertemu Prabowo di Halim.
Kalau benar demikian, ini bukan sekadar pergantian pejabat. Ini peristiwa politik yang bisa mengubah peta kekuasaan di tengah perjalanan pemerintahan Prabowo-Gibran.
Apalagi, Gibran sedang berada dalam pusaran persoalan politik dan hukum. Di satu sisi, keabsahan ijazah SMA yang menjadi salah satu sorotan publik masih menjadi perdebatan. Di sisi lain, namanya juga menjadi perhatian dalam dinamika politik di DPR.
Kini pertanyaannya bukan lagi hanya mengapa Gibran mundur.
Tetapi siapa yang akan menggantikannya?
Prabowo Punya Dua Nama
Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD sebenarnya sudah menjelaskan mekanismenya.
Menurut Mahfud, Presiden Prabowo memiliki kewenangan mengajukan dua nama calon wakil presiden kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).
Hal itu merujuk Pasal 8 Ayat (2) UUD 1945.
“Presiden memilih dua orang sebagai orang yang dicalonkan sebagai pengganti wakil presiden yang berhenti agar dipilih salah satu oleh MPR,” kata Mahfud dalam podcast Terus Terang yang diunggah melalui kanal YouTube miliknya, Rabu (11/11/2026).
Artinya, Prabowo tidak bisa langsung menunjuk satu orang untuk duduk di kursi wakil presiden.
Presiden harus mengajukan dua nama. Selanjutnya MPR yang memilih salah satunya.
Di sinilah menariknya.
Dua nama itu menjadi hak prerogatif konstitusional Presiden. Namun, dalam praktik politik, tentu tidak sesederhana memilih dua nama di atas kertas.
Ada partai politik. Ada koalisi. Ada kepentingan kekuasaan. Ada pula pertimbangan stabilitas pemerintahan.
Mahfud mengingatkan agar tidak ada pihak yang buru-buru mendesakkan nama tertentu kepada Presiden.
“Soal presiden memilih dua orang itu sudah jangan kita campuri dari sekarang, siapa saja itu urusan presiden,” ujarnya.
Prabowo, kata Mahfud, boleh saja berembuk dengan pimpinan partai politik. Bahkan, masukan dari organisasi masyarakat dan kelompok masyarakat sipil juga bisa didengar.
Tetapi keputusan akhir mengenai dua nama tetap berada di tangan Presiden.
Siapa yang Paling Berpeluang?
Kalau kursi wakil presiden benar-benar kosong, pertarungan berikutnya bukan hanya soal siapa yang paling populer.
Prabowo membutuhkan sosok yang bisa menjaga stabilitas pemerintahan, diterima partai-partai koalisi, sekaligus tidak menciptakan persoalan politik baru.
Wakil presiden bukan sekadar pendamping Presiden. Dalam konfigurasi kekuasaan, posisi itu juga menjadi bagian penting dari keseimbangan politik nasional.
Karena itu, nama pengganti Gibran bisa saja berasal dari kalangan partai politik, tokoh pemerintahan, maupun figur nasional yang dianggap mampu diterima berbagai kelompok.
Namun, sampai saat ini belum ada nama resmi yang diumumkan sebagai calon pengganti.
Mahfud sendiri meminta semua pihak menunggu proses pengunduran diri atau pemberhentian Gibran terlebih dahulu.
“Yang penting ini proses mundur selesai dulu, soal penggantinya itu sudah ada mekanismenya. Nanti Presiden memilih dua orang,” katanya.
Ada satu hal yang perlu dicatat: pengunduran diri yang dibenarkan Budi Arie merupakan perkembangan politik yang penting, tetapi status konstitusional Gibran belum otomatis berakhir hanya dengan adanya pernyataan tersebut. Proses pemberhentian dan pengisian jabatan tetap harus mengikuti ketentuan UUD 1945.
Kini bola berada di tangan Prabowo.
Dua nama akan disiapkan. Satu nama akan dipilih MPR.
Pertanyaannya, apakah Prabowo akan memilih figur dari partai koalisi untuk memperkuat barisan politiknya? Atau justru mengambil tokoh di luar lingkaran partai?
Kursi wakil presiden mungkin hanya satu.
Tetapi orang yang duduk di sana bisa menentukan arah politik Indonesia berikutnya.***