BOGORDAILY – Gembar gembor pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) dari Jakarta ke Kalimantan mewarnai pemberitaan sepanjang 2019. Presiden Joko Widodo atau Jokowi memutuskan atau memastikan ibu kota akan pindah dari Jakarta ke Kalimantan.
Sebenarnya, isu atau rencana pemindahan ibu kota ini telah dicetuskan sejak 2015 silam. Waktu itu, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas), Bambang Brodjonegoro baru saja mulai memimpin kementerian yang terletak di Jalan Taman Suropati, Jakarta tersebut.
Bambang bercerita, pemilihan Kalimantan sebagai ibu kota baru merupakan keputusan yang tepat. Selain memiliki wilayah yang luas, pemilihan Kalimantan sebagai ibu kota baru untuk mengakomodir keinginan semua pihak. Di mana, ibu kota diinginkan dekat dengan semua wilayah Indonesia.
“Intinya ketika Presiden memilih di Kalimantan kami lihat ini keputusan yang sangat tepat. Apalagi begitu lihat lokasinya. Kalau negara Indonesia begitu luas maka kita ingin kendali yang lebih baik. Kita ingin pemerintah pusat lebih dekat ke seluruh wilayah Indonesia. Maka itu lokasi ibu kota itu penting,” kata Bambang saat itu.
Dari awal tahun, Jokowi terus membahas rencana ini. Banyak daerah yang dipilih atau kandidat menjadi pengganti Jakarta sebagai ibu kota negara. Balikpapan, Samarinda, Palangka Raya setidaknya pernah disebut akan menjadi lokasi ibu kota baru.
Rencana terus berjalan. Presiden Jokowi akhirnya memberi kejutan di perayaan ulang tahun kemerdekaan RI yang ke-74. Saat menyampaikan pidato kenegaraan dalam sidang tahunan MPR, DPR, dan juga DPD, Jokowi memutuskan sebagian wilayah Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara di Kaltim bakal menjadi ibu kota baru. Setidaknya ditargetkan, tahun 2024 proses pemindahan ibu kota dimulai.
Kesiapan Sepanjang 2019
Tak mau sekadar isapan jempol belaka, pemerintah pun menyiapkan dana awal untuk pemindahan ibu kota ini. Setidaknya, dana Rp2 triliun telah disiapkan dari sekarang untuk pemindahan ibu kota di 2020. Sebetulnya, total dana yang dibutuhkan pemindahan ibu kota ini ditaksir mencapai Rp 466 triliun. Dana ini rencananya akan didapatkan dari tiga skema pembiayaan untuk ibu kota baru, yaitu APBN, Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) dan swasta.
Terkait lahan ibu kota baru yang saat ini dikuasai oleh perusahaan milik Sukanto Tanoto, pemerintah tak menyiapkan anggaran untuk pengambilalihan. Sebab, lahan itu merupakan lahan milik pemerintah.
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pun menyiapkan diri menyambut rencana ini. Anggota dewan telah membentuk Panitia Khusus (Pansus) Pemindahan Ibu Kota. Pansus dikepalai Zainuddin Amali dari Fraksi Golkar, Wakil Ketua Rahayu Saraswati Djojohadikusumo dari Fraksi Gerindra, Indah Kurnia dari Fraksi PDIP dan Bakri dari Fraksi PAN.
Pansus tersebut memiliki tiga fokus kerja sebagai bentuk respons terhadap kajian pemindahan ibu kota yang sudah dilakukan pemerintahan Presiden Joko Widodo. Pertama adalah tentang sumber pembiayaan dan infrastruktur. Kedua adalah pengkajian tempat atau lokasi ibu kota baru. Terkait lahan dan lingkungan baru ibu kota dipindahkan. Poin terakhir atau yang ketiga adalah mengenai aparatur sipil negara dan regulasi terkait. Menurut Amali, tiga hal tersebut bakal dikaji dengan porsi 70 persen kualitatif dan 30 persen kuantitatif.
Selain Pansus DPR, pemerintah juga akan membentuk Badan Otoritas Ibu Kota Baru. Nantinya akan bertanggungjawab dalam proses pembangunan ibu kota baru. Jokowi memastikan Badan OtoritaS ini dibentuk paling lambat pada awal Januari 2020.
“Badan Otoritas rencananya akhir bulan ini tetapi kalau terlambat, ya paling insyaallah awal di awal Januari, sudah selesai. Sudah selesai semua,” kata Jokowi usai meninjau salah satu lokasi ibu kota baru di Kecamatan Sepaku Kabupaten Penajam Paser Utara Kalimantan Timur, Selasa (17/12).
Jokowi mengaku tak mau terburu-buru dalam menentukan pimpinan badan otoritas ini. Sebab, dia menilai pemindahan ibu kota menyangkut gagasan, perencanaan, dan pendanaan besar sehingga harus dipikirkan secara matang. “Jadi jangan tanyanya kelihatan gampang dan enak begitu. Ini pemikiran yang tidak mudah,” jelas Jokowi.
Selanjutnya pemerintah juga telah menyiapkan Rancangan Undang-undang (RUU) ibu kota baru pada Januari 2020 mendatang. Saat ini, draf RUU tersebut masih disiapkan. Jokowi mengatakan bahwa pemerintah juga akan membahas soal rencana pembentukan wilayah administratif provinsi untuk ibu kota baru bersama DPR. Sejumlah rencana alternatif telah disiapkan pemerintah untuk ibu kota baru ini.
“Beberapa alternatif memang bisa nanti provinsi, bisa juga dalam bentuk kota. Ini beberapa alternatif yang segera diputuskan antara pemerintah dengan DPR,” jelasnya.
Siapkan Desain
Pemerintah Jokowi di tahun 2019 juga telah mencari desain yang cocok untuk ibu kota baru nantinya. Pakai cara unik, pemerintah menggelar sayembara desain ibu kota baru, belajar dari Kazakhstan yang pernah melakukan hal serupa. Indonesia dapat belajar dari pengalaman Kazakhstan, saat menyusun rencana induk Kota Nur Sultan atau Astana, yang juga menyelenggarakan kompetisi internasional desain kawasan ibu kota.
Mantan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono berharap para peserta dapat mencurahkan gagasan-gagasannya untuk mentransformasikan setiap kriteria ke dalam bentuk desain kota yang diimpikan dan dapat diwujudkan bersama.
Dia mengemukakan, ibu kota negara yang baru harus dirancang sebagai kota masa depan berkonsep smart metropolis sebagai tempat dengan talenta-talenta terbaik nasional dan internasional akan tinggal dan bekerja. “Jadi, kota ini harus memiliki semua fasilitas terbaik di Asia Tenggara dari sisi pendidikan, kesehatan, teknologi, dan riset,” katanya.
Selain dirancang menjadi kota cerdas, desain ibu kota negara baru juga harus mencerminkan identitas bangsa yang diterjemahkan dalam rancangan perkotaan secara filosofis dari pilar-pilar kebangsaan yaitu Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI dan UUD 1945.
Masa pendaftaran Sayembara Gagasan Desain Kawasan Ibu Kota Negara (IKN) diperpanjang hingga 21 Oktober 2019 menyesuaikan dengan jadwal penjelasan lapangan.
Akhir 2019 ini, pemerintah telah mengumumkan pemenang sayembara desain ibu kota negara. Berdasarkan hasil penilaian tim juri, kelompok Nagara Rimba Nusa mendapatkan juara I, diikuti kelompok The Infinite City sebagai juara II dan kelompok Seribu Galur sebagai juara III.
“Ini adalah sejarah baru. Ini bisa dikolaborasikan dan jadi karya yang lebih baik,” ujar Menteri Basuki.
Sebagai rincian, ada 5 pemenang sayembara desain terbaik yang dikategorikan menjadi juara harapan dan juara terbaik. Lima pemenang ini berhasil menyisihkan 287 peserta lain dari tahap pengiriman karya hingga penilaian akhir.
Berikut rincian pemenangnya:
Juara Harapan II: Banua Rakyat
Juara Harapan I: Zamrud Khatulistiwa
Juara III: Seribu Galur
Juara II: The Infinite City
Juara I: Nagara Rimba Nusa
Menerawang Ibu Kota Baru
Presiden Jokowi mengaku bahwa ibu kota baru nantinya berbeda dengan Jakarta, kontur di lokasi ibu kota baru di Kabupaten Penajam Paser Utara tak datar. Kondisi jalanan cenderung naik-turun dan berliku. Maklum saja, ratusan hektare wilayah ibu kota memang perbukitan.
Meski begitu, Jokowi meyakini konsep pembangunan ibu kota baru akan berhasil walaupun daerah tersebut memiliki kondisi geografis yang menantang berupa bukit-bukit. Menurut dia, hal tersebut justru akan menjadi daya tarik tersendiri bagi para arsitek yang akan merancang ibu kota negara.
“Saya berikan jaminan mereka pasti akan sangat senang sekali dengan kondisi yang naik turun berbukit seperti itu karena akan lebih cantik dan lebih indah dibanding kalau hanya datar saja. Saya pastikan itu, pasti mereka akan lebih senang kalau arsitek,” kata Jokowi kepada wartawan, Rabu (18/12).
Tak perlu khawatir, nantinya kondisi geografis ibu negara akan dipermudah dengan pembangunan akses jalan tol yang menghubungkan kota-kota di sekitarnya.
Apabila sekarang masyarakat harus menempuh 2,5 jam perjalanan dari Balikpapan ke ibu kota, dengan adanya jalan tol perjalanan nantinya hanya akan memakan waktu 30 menit saja. “Sepaku dengan Balikpapan dekat sekali. Kemarin muter_ sampai dua setengah jam itu karena memang muter. Tapi kalau nanti tolnya dilangsungkan itu paling 30 menit sampai,” tuturnya.
Jokowi optimis pembangunan ibu kota baru di Kalimantan Timur akan berhasil. Setelah jadi, katanya, hanya butuh waktu 30 menit dari Balikpapan sampai ke kawasan ibu kota baru.
“Balikpapan dekat sekali, kemarin mutar 2,5 jam. Memang mutar, tapi kalau tol dilangsungkan paling 30 menit sampai,” kata Jokowi di Balikpapan, Kalimantan Timur, Rabu (18/12).
Meski di keliling banyak bukti, sambung Jokowi, lokasi ibu kota baru dekat dan menghadap ke teluk. Sehingga, pemandangan ibu kota baru nanti sangat cantik.
Dia menambahkan, dikarenakan letak ibu kota baru di kawasan hutan tanaman industri (HTI), maka lingkungan sekitarnya akan dihijaukan kembali setelah pembangunan selesai. Sambil berjalan dengan pembangunan, Jokowi meminta Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup, Siti Nurbaya Bakar, untuk membuat kebun bibit (nursery).
Jokowi menargetkan, klaster pertama bisa selesai tahun 2023. Pembangunan klaster tersebut juga akan dilakukan secara paralel dengan pembangunan transportasi umum, pembangunan air baku, dan instalasi listrik. “Termasuk nanti BUMN dan kawasan bisnis dan semi bisnisnya, sehingga nanti ini juga akan dikerjakan secara paralel. Kira-kira gambaran besarnya itu,” ungkap Jokowi.