BOGORDAILY – Pemerintah Indonesia dinilai bisa meminta pertanggungjawaban pemerintah Malaysia terkait peristiwa penculikan lima warga negara Indonesia (WNI) di perairan Tambisan Tungku Lahad Datu, N Sabah, Malaysia. Sebab, pemerintah RI disebut memiliki kesepakatan bersama dengan Malaysia dan Filipina untuk menjaga masing-masing wilayah lautnya dari perompak.
“Yang kita tahu kan kejadian ini (penculikan) kan nggak sekali, ya. Yang dulu kan pernah, kan ada kejadian, terus kemudian mendorong ketiga negara, Malaysia, Filipina dan Indonesia untuk sepakat melakukan patroli bersama di wilayah perairan itu. Nah akhirnya, ya, terlihat pemerintah melakukan patroli bersama,” kata Dosen Hukum Internasional Universitas Indonesia (UI), Arie Afriansyah kepada wartawan, Minggu (19/1/2020).
Arie memprediksi peristiwa penculikan lima WNI itu bisa terjadi karena dua hal. Pertama, karena pelaku penculikan yang telah membaca pola patroli yang diterapkan.
“Dan kedua, mungkin saja, apa namanya, kekuatan patroli juga perlu ditingkatkan, karena ini ternyata kejadian lagi,” sebut Arie.
Yang menarik, menurut Arie, peristiwa penculikan WNI itu kembali terjadi di perairan Malaysia. Dia menilai ada kemungkinan pemerintah Malaysia tak bisa menjaga wilayah lautnya.
“Kita tahu kan patroli bersama itu adalah patroli masing-masing Angkatan Laut (AL) di wilayahnya masing-masing, ya nggak. Berarti kan di sini kita bisa lihat, berarti wilayah Malaysia ‘kurang terjaga’ berarti,” terangnya.
“Nah berarti pemerintah RI bisa mempertanyakan kepada pemerintah Malaysia, mengapa itu bisa terjadi? Dan apakah patrolinya berkurang? Apakah patrolinya ada suatu miss koordinasi? Atau bagaimana?” imbuh Arie.
Begitu juga kepada pemerintah Filipina. Dia menilai pemerintah Indonesia juga bisa mempertanyakan bagaimana Filipina menjaga perairan lautnya.
“Nah, kita dan bersama Filipina tentunya kita juga mempertanyakan. Bagaimana, kok Abu Sayyaf masih saja bisa leluasa bergerak di sana? Begitu. Karena kan ternyata Indonesia lagi yang punya… kena getahnya,” jelas Arie.
“Nah, akhirnya Indonesia harus berusaha lebih keras lagi nih terhadap Filipina dan Malaysia untuk melindungi warga negaranya,” sambungnya.
Sebelumnya, lima WNI yang bekerja di kapal ikan Malaysia diculik di perairan Tambisan Tungku Lahad Datu, N Sabah. Penculikan terjadi pada Kamis (16/1).
Informasi yang diperoleh melalui siaran tertulis aparat kepolisian Tambisan, disebutkan lokasi penculikan tidak jauh dari kasus yang menimpa Muhammad Farhan (27) cs pada 23 September 2019, tepatnya di perairan Tambisan Tungku Lahad Datu.
Pemerintah RI mengaku telah berkoordinasi dengan pihak Filipina karena kapal itu disebut bergerak dari arah Filipina. Plt Juru Bicara Kementerian Luar Negeri, Teuku Faizasyah mengatakan kasus hilangnya kapal ikan milik Malaysia yang berawak 8 WNI di perairan Tambisan, Lahad Datu, Sabah, terkonfirmasi sebagai kasus penculikan.
“Konfirmasi tersebut didapat ketika kapal ikan dengan nomor registrasi SSK 00543/F tersebut terlihat masuk perairan Tambisan, Lahad Datu, Sabah dari arah Filipina pada tanggal 17 Januari 2020 pukul 21.10 waktu setempat. Di dalam kapal terdapat 3 awak kapal WNI yang dilepaskan penculik dan mengkonfirmasi 5 awak kapal WNI lainnya dibawa kelompok penculik,” kata Faizasyah dalam keterangan tertulis, Sabtu (18/1).