BOGOR DAILY- Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor meyakini Landasan Udara (Lanud) Atang Senjaya (ATS), Kecamatan Kemang, Kabupaten Bogor akan segera menjadi bandara komersil. Pasalnya, sarana dan prasarana Lanud ATS yang saat ini masih menjadi bandara pangkalan udara telah sangat memadai, khususnya infrastruktur pendukung.
Wakil Bupati Bogor Iwan Setiawan menjelaskan sejumlah sarana seperti Jalan Tol Lingkar Luar Bogor atau Bogor Ring Road (BORR) hingga pembangunan Jalan Bomang Bojong Gede – Kemang dipastikan akan mempermudah akses menuju Lanud ATS. Karena itu, Iwan, menyatakan, mengkomersialkan Lanud ATS hanya memerlukan sedikit pembangunan.
“kalo ngomong infrastruktur untuk menyambut bandara itu kita sangat siap,” kata Iwan di Pendopo Bupati Bogor, Cibinong, Kabupaten Bogor, Rabu (5/1).
Dia mengatakan, mengkomersialkan Lanud ATS akan memiliki dampak secara secara ekonomi pada masyarakat Bogor. Selain itu, dia menyatakan, bandara komersil akan mempermudah masyarakat untuk bepergian jauh.
“Mobilitas masyarakat keluar negeri, antar pulau dan antar provinsi dan antar kabupaten kan memerlukan sarana. Sehingga itu akan memudahkan,” ucapnya.
Iwan menyatakan, mengkomersialkan Lanud ATS bukan hanya untuk memermudah masyarakat Bogor. Sukabumi, Cianjur, Depok dipastikan akan mendapat manfaat.
Iwan menambahkan, Pemkab Bogor akan mendukung realisasi untuk mengkomersialkan Lanud ATS. Dia menyatakan, akan terus mendorong Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat (Jabar) untuk segera mengajukan ke Kementerian Perhubungan (Kemenhub).
“Kami juga kalo ke Pemrov Jabar akan mendorong dengan argumentasi yang masuk akal dari pada kita membangun yang baru. Kami juga akan dorong ke dengan DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten Bogor,” tegas Iwan.
Iwan berharap, Pemprov Jabar tidak memiliki muatan politis dalam proses mengkomersialkan Lanud ATS. Meskipun telah memiliki Bandar Udara Internasional Kertajati di Majalengka, sambung Iwan, Pemprov Jabar juga harus tetap memperioritaskan Lanud ATS untuk menjadi bandara komersil.
“Jangan politis ya. Ini kan ada bandara Kertajati, untuk akses daerah Jabar yang pantura. Kalo Sukabumi, Cianjur, Bogor dan sekitarnya ini kan menurut saya lebih visibel di Bogor (Lanud ATS),” tutur Iwan.
Iwan mengaskan, mengkomersialkan Lanud ATS tak akan merugukan pemerintah. Bahkan, dia berharap, Lanud ATS dapat menjadi bandara embarkasi untuk jemaah haji.
“Mudah-mudahan bandara ini juga bisa jadi embarkasi juga. Karena masyarakat Bogor ini juga banyak yang haji,” ucapnya.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Bogor, Syarifah Sofiah menyatakan telah menyelesaikan kajian sebagai persyaratan untuk mengkomersialkan Lanud ATS. Syarifah menyatakan telah menyerahkan kajian tersebut ke Pemprov Jabar.
“Tinggal Pemrov Jabar mengkaji dari yang telah kita susun,” ucap Syarifah.
Berdasarkan kajian yang dilakukan IPB University, Syarifah menuturkan, desain Lanud ATS untuk komersil telah disesuaikan dengan standar yang ditetapkan Kemenhub. Dia pun menjelaskan, setidaknya terdapat tujuh aspek yang harus dipenuhi diantaranya operasional dan teknisnya.
“Kalo sudah memadai dan cukup ya itu akan diusulkan ke Kemenhub (Dirjen Perhubungan),” katanya.
Jika hasil kajian tersebut masih perlu tambahan, Syarifah mengatakan, pihaknya akan siap memperbaiki hasil kajian. Terpenting, sambung dia, Pemkab Bogor telah mengajukan hasil kajian tersebut ke Pemprov Jabar.
“Kalo dikembalikan kita akan revisi lagi. Tapi itu tergantung dari Jawa Barat. Kita masih menunggu dari Jawa Barat ya biar (kedepan) dari Jawa Barat yang mengusulkan ke Kemenhub,” tegasnya.
Lanud ATS memiliki landasan sepanjang 1.500 meter. Namun, berdasarkan kajian dari IPB University panjang tersebut masih dapat dikembangkan 700 meter lagi. Artinya, landasan di ATS dapat mencapai 2.200 meter.
Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Bogor Agus Salim mendukung upaya untuk mengkomersialkan Lanud ATS. Agus menilai, langkah itu dapat meingkatkan perekonomian masyarakat.
Agus menyatakan, dewan tak keberatan dalam mengesahkan anggaran jika diperlukan. Terpenting, sambung dia, Pemkab Bogor memprioritaskan kepentingan masyarakat.
“Pada prinsipnya, dewan selama APBD terukur dan hasilnya jelas kita akan oke. Karena itu larinya kepada masyarakat,” kata Agus.