BOGORDAILY.ney – Anggota DPR RI Dr Endang S Thohari menyampaikan, sejumlah pikiran dan analisanya yang harus dipersiapkan menjelang era New Normal.
Indonesia saat ini sedang mempersiapkan New Normal maka yang diperlukan adalah,
Jaminan ketersediaan pangan dengan harga terjangkau, jaminan kemudahan akses pangan yang mutu dan
berkualitas.
“Dan jaminan Peningkatan kesejahteraan dan keselamatan bagi petani,” ujarnya dalam dialog Agribisnis virtual melalui aplikasi Zoom bertema Tantangan dan Peluang Agribisnis dibera New Normal.
Hadir dalam dialog virtual itu para pelaku agribisnis, dan tokoh-tokoh nasional.
Oleh sebab itu, kata dia, harus dipastikan, terwujudnya satu data pangan, stimulus ke petani harus tepat sasaran. Harus ada program kemitraan dengan petani yang berkelanjutan dari hulu sampai hilir, bukan hanya
memberikan bantuan pupuk atau benih lalu ditinggal.
“Harus ada jaminan pembelian dan harga untuk petani. Distribusi produk pangan yang merata dari daerah surplus
ke daerah minus,” katanya.
Jadi, kata dia, strategi antisipasi dan solusi untuk mengatasi krisis pangan nasional dapat disimpulkan bahwa dalam kondisi Pandemi Covid-19 ini, petani perlu memperoleh insentif
yang memadai, dalam meningkatkan produksi dan produktivitasnya.
Bantuan sosial untuk petani miskin dan terdampak, sambungnya, dapat memanfaatkan dana desa melalui program padat karya dan mengoptimalkan program subsidi pupuk dan subsidi benih yang telah ada.
“Esensinya adalah pemberian jaminan kepada petani untuk mampu
memetik hasil panennya dengan harga beli yang layak,” tegasnya.
Dia menambahkan, sistem logistik beras harus aman, agar aliran perdagangan beras tidak terganggu.
Kelangkaan gula dan garam yang terjadi saat ini, jangan sampai terulang lagi untuk beras, karena dampak sosial-ekonomi-politiknya sangat besar. Esensinya adalah jaminan distribusi, subsidi ongkos angkut armada pangan, khususnya dari sisi hilir
dan tengah.
“Satuan tugas (satgas) pangan akan lebih produktif jika diperbantukan
untuk memantau sistem logistik dan jaringan distribusi pangan,” ujarnya.
Menurutnya, impor beras dapat dilakukan 1,5 – 2 juta ton untuk mengisi stok beras dan cadangan beras pemerintah (CBP) yang dikelola Bulog, mengingat titik kritis beras akan terjadi pada periode November 2020 sampai dengan Januari 2021.
Berhubung kondisi lock-down dan sistem logistik sedang terganggu, kata dia, kontrak beras impor perlu dilakukan segera, sehingga beras dapat masuk secara bertahap sebelum November 2020, sebelum titik kritis beras terjadi.
Endang menjelaskan, penajaman dan realokasi Anggaran Pembangunan dan Belanja Daerah (APBD), untuk
memitigasi risiko penurunan ketahanan pangan seiring dengan upaya mengatasi
Pandemi Covid-19.
“Pemerintah Daerah dan Pemerintah Provinsi dan kerjasama antar
Pemerintah Daerah, perlu mendorong gerakan masyarakat dan sukarelawan untuk membantu antisipasi krisis pangan dan memitigasinya,” jelasnya.
Dia menjelaskan, perbaikan distribusi dan penyediaan pangan pada daerah perkotaan dan daerah defisit melibatkan kelembagaan masyarakat seperti Rukun Warga (RW), Pendidikan Kesejahteraan Keluarga (PKK), dan tokoh masyarakat lain.
Di daerah sentra produksi pangan di perdesaan, kata dia, dapat dibentuk Tim Pangan Desa dengan melibatkan kelompok tani, gabungan kelompok tani (Gapoktan), dan organisasi kemasyarakatan lainnya.
Menurut Endang, dalam jangka menengah, strategi urban farming dan pemanfaatan kawasan lahan pekarangan dapat dioptimalkan, dengan protokol kesehatan dan praktik budidaya yang baik, untuk meningkatkan kemandirian pangan masyarakat dan daerah.
“Pengembangan lahan rawa dan lahan gambut dengan melibatkan swasta, Badan
Usaha Milik Negara (BUMN), Koperasi atau kerjasama bentuk lain untuk
meningkatkan produksi pangan perlu dilakukan dengan seksama, mengikuti prinsip governansi, dengan kriteria objektif dan terukur,” pungkasnya. (*)