BOGORDAILY – Sekretariat Dewan Sumber Daya Air Nasional tengah berupaya melanjutkan dan merampungkan kegiatan-kegiatan yang menjadi program kerja di Tahun 2020. Beberapa kegiatan tersebut sempat mangkrak akibat adanya pandemi virus Corona atau Covid-19 yang merebak di Indonesia.
Kepala Sekretariat Dewan Sumber Daya Air Nasional, Happy Mulya mengatakan, setidaknya ada beberapa kegiatan yang sedang dilaksanakan dan dikebut progresnya pada sisa waktu Tahun ini. Salah satunya yakni penyusunan rekomendasi kebijakan terpadu antar Kementerian dan Lembaga dalam menangani masalah kekeringan.
Sejauh ini progres kegiatan tersebut sudah masuk dalam proses penyusunan oleh Tim Pansus II dan akan ditindaklanjuti menjadi salah satu agenda sidang pleno Dewan Sumber Daya Air Nasional Tahun 2020.
“Ini kita belum laksanakan semua, kebetulan saya baru bertugas di sini, kita akan laksanakan secara bertahap,” kata Happy saat berbincang dengan merdeka.com, seperti ditulis Rabu (8/7).
Kegiatan lain yang juga sedang dilaksanakan yakni penyusunan indeks ketahanan air. Sejauh ini progres dari pelaksanaan kegiatan tersebut sudah sampai tahap penyusunan sub indikator dan indeks ketahanan air. Nantinya tindak lanjut dari kegiatan ini juga akan menjadi salah satu agenda sidang pleno Dewan SDA Nasional.
“Lalu kebijakan pengelolaan SDA di Provinsi Kaltim dan Kalteng yang merupakan Kawasan calon Ibu kota baru . Kemudian pelestarian fungsi dan pencegahan sedimentasi di waduk-waduk baru yang sedang di bangun,” kata Happy.
Terkait dengan rekomendasi kebijakan pengelolaan SDA di Provinsi Kaltim dan Kalteng yang merupakan Kawasan calon Ibu kota baru, progresnya sudah masuk proses penyusunan oleh Tim Pansus I. Sebagai tindak lanjut nantinya akan dibawa juga pada rapat Pleno Dewan SDA Nasional.
Dia menyadari beberapa program yang sedang dilaksanakan tersebut sempat terpengaruh akibat adanya Covid-19. Namun, hal itu tidak menyurutkan semangat Sekretariat Dewan SDA Nasional untuk tetap menyelesaikan kegiatan-kegiatan yang menjadi program di Tahun 2020.
“Karena Covid – 19 , ada sekitar tiga bulan kita hampir vakum, semua kegiatan Dewan SDAN melalui video meeting yang sedang progres penyusunan ketahanan air, dan kekeringan, lalu saat ini sedang di bahas terkait dengan UU No.17 Tahun 2019 Tentang SDA dan RUU Cipta Kerja,” kata Happy.
Adapun kegiatan yang paling berdampak akibat Covid-19 adalah kegiatan monitoring dan evaluasi yang biasa dilakukan pihaknya di sejumlah daerah. Pada akhirnya kegiatan monitoring dilakukan juga melalui virtual. Tak hanya itu, Sekretariat Dewan SDA Nasional juga telah mengirimkan surat ke TKPSDA, WS dan DSA
Provisnsi untuk meminta hasil rekomendasi permasalahan SDA dari setiap daerah.
“Jadi kita lebih banyak rapat virtual meeting. Bersama dengan teman-teman di sekretariat DSDAN, jadi mungkin yang terganggu hanya kunjungan monitoring ke daerah,” kata Happy.
“Tapi saya perkirakan dalam minggu-minggu ke depan kita sudah memulai monitoring kunjungan lapangan ke Cirebon Bandung, Banjar, dan Semarang. Lalu kunjungan Ke Garut, di hulu DAS Cimanuk kami dan beberapa anggota DSDAN melihat dan berkoordinasi dengan pemerintahan Kab. Garut, tentang solusi kerusakan DAS di sana,” tambahnya.
Di samping itu, berdasarkan rencana kerja Tahun 2020, terdapat beberapa kegiatan secretariat DSDAN yang akan dimulai pada semester II Tahun 2020. Di antaranya adalah penyusunan matriks tindak lanjut pelaksanaan kebijakan nasional pengelolaan SDA, penyiapan masukan peraturan perundang-undangan terkait pengelolaan SDA, dan fasilitasi peran pemda dalam penyusunan ketahanan air nasional.
Selain itu penyusunan rekomendasi pelestarian fungsi dan pencegahan sedimentasi waduk-waduk baru dan tanggapan terkait isu strategis SDA secara aktual. Di mana rekomendasi akan disusun Dewan SDAN sesuai pembagian masing-masing Tim Pansus.
Dalam pelaksanaan kegiatan sudah yang berjalan, Sekretariat Dewan SDA Nasional juga terus memonitoring dan mengevaluasi terkait penanganan isu-isu SDA. Mulai dari banjir, kekeringan, serta pencemaran air di berbagai daerah.
Program Jangka Panjang
Untuk selanjutnya, Dewan SDA Nasional juga telah menetapkan program jangka panjang yang akan dikerjakan. Salah satunya adalah Kebijakan Nasional Pengelolaan Sumber Daya Air atau yang disebut Jaknas SDA. Kebijakan ini merupakan arahan strategis dalam pengelolaan SDA secara nasional yang berlaku hingga Tahun 2030 mendatang.
“Yang jangka panjang itu kita sedang dibuat Jaknas pengelolaan SDA. Jadi di buat dulu di tingkat nasional nanti di pemerintah Provinsi dan Pemkab/Kota juga akan bikin kebijakan Pengelolaan SDA gimana tapi mengacu kepada nasional,” kata Happy.