BOGOR DAILY – Aksi unjuk rasa yang digelar mahasiswa yang tergabung dalam organisasi Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) di depan kantor Dinas Kesehatan (Dinkes) dan gerbang komplek kepemerintahan Kabupaten Bogor diwarnai kericuhan, Senin (10/8/2020).
Kericuhan saling dorong-dorongan antara mahasiswa dan anggota gabungan dari Polisi, TNI dan Satpol PP itu dipicu karena mahasiswa kecewa tidak bisa bertemu langsung dengan Kadinkes dan Bupati Bogor.
Ketegangan pun terjadi, saat mahasiswa melakukan pembakaran ban bekas di depan gerbang komplek kepemerintahan Kabupaten Bogor.
Bahkan, anggota gabungan yang menjaga dan mengawal aksi demonstrasi mahasiswa itu sempat ditantang. Walaupun gerbang komplek kepemerintahan Pemkab Bogor dibuka. Namun, puluhan mahasiswa itu lebih memilih untuk menyudahi aksinya.
Ketua PC PMII Kabupaten Bogor, Imam Shodiqul Wa’di mengatakan, pihaknya meminta kepada Bupati Bogor, Ade Yasin untuk segera mengevaluasi Kadinkes Mikeu Kaltarina yang terkesan menutupi aliran dana penanganan Covid-19 sebesar Rp377,3 miliar dari aggaran APBD tahun 2020.
“Dana kesehatan Rp196 miliar meliputi insentif para tenaga kesehatan Rp38,7 miliar, RSUD Cibinong Rp45,3 M, RSUD Ciawi Rp29,9, RSUD Leuwiliang Rp31,8 M, RSUD Cileungsi Rp24,7 M, dan RS khusus pasien Covid-19 Rp17,5 M, kita minta transparan mengenai itu, karena sampai saat ini dinilai belum transparan,” ujarnya kepada wartawan dilokasi.
Diungkapkan oleh Imam, pihaknya juga meminta agar Kejaksaan Negeri Kabupatem Bogor mengusut dugaan penyelewengan anggaran non kesehatan Rp181,2 M yang meliputi belanja tidak terduga BTT Rp20 M, serta Rp152 M untuk pemberian sembako kepada keluarga terdampak Covid-19.
“Kami minta Kejari usut dugaan korupsi Dinsos dan Tim Gugus Tugas Penanganan Covid-19 Rp5 M, dan Rp1 M untuk Diskominfo,” tegasnya. (Andi).