BOGOR DAILY- Wali Kota Bogor, Jawa Barat, Bima Arya mengatakan ada sejumlah persoalan yang membuat dirinya tak mau menerapkan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) seperti DKI Jakarta. Berkenaan dengan dampak ekonomi dan pemahaman warga yang minim ihwal virus corona (Covid-19).
Bima menjelaskan bahwa PSBB akan sia-sia jika diimbangi dengan sumber daya dan sistem keamanan yang memadai. Sumber daya yang dimaksud adalah bantuan sosial kepada warga yang bakal terdampak PSBB.
“Artinya dalam kondisi warga seperti ini, tindakan melakukan lockdown terhadap aktivitas ekonomi warga tanpa cukup resources dan logistik, saya pikir enggak pas,” katanya dalam diskusi daring, Sabtu (12/9).
Bima berkaca pada PSBB yang pernah diterapkan sebelumnya. Dia mengatakan APBD tidak mencukupi untuk menopang kebutuhan warga yang terdampak perekonomiannya akibat PSBB.
Selain itu, komitmen Kementerian dalam mendukung setiap daerah melakukan PSBB juga masih diragukan. Walhasil, Pemkot Bogor memilih untuk menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Mikro dan Komunitas (PSBMK).
Bima mengatakan PSBB juga perlu ditunjang oleh sistem pengawasan atau pengamanan yang maksimal. Ia mengaku jumlah personel Satpol PP, TNI, dan Polri Kota Bogor tak cukup untuk mengawal PSBB.
Belum lagi soal minimnya pemahaman warga soal bahaya Covid-19. Lewat survei dengan melibatkan 21 ribu koresponden di seluruh wilayah kota Bogor, ditemukan fakta bahwa masih banyak warga yang tidak terlalu paham mengenai bahaya penularan virus corona.
Ada pula sekitar 50 persen responden yang masih bimbang tentang kebenaran teori konspirasi di balik virus corona. Masih dalam survei yang sama, ada 90 persen responden yang ekonominya terdampak dan 40 persen responden mengaku kehilangan pekerjaan.
“Poin saya, satu, dampak ekonomi demikian dahsyat. Kedua, tingkat edukasi warga rendah sekali, persepsi risiko ancaman Covid rendah sekali. Ini bahaya,” ungkap dia.
Lihat juga: Bima Arya: Saya Tak Ada Masalah Pribadi dengan Anies
Poin lain yang disinggungnya yaitu konsistensi kebijakan. Jika PSBB diterapkan lalu dicabut kembali jika kasus sudah menurun, maka akan percuma karena kasus akan kembali melonjak.
“Poinnya adalah konsisten kita, kalau PSBB total, lockdown oke, tapi persoalan ekonomi selesai enggak? Personel kuat enggak? Kalau enggak konsisten kita (percuma),” kata Bima.
Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan berencana menerapkan PSBB kembali seperti dahulu mulai 14 September. Bukan PSBB Transisi yang sejauh ini diterapkan.
PSBB di ibu kota akan kembali membatasi kegiatan di sejumlah sektor. Banyak area publik yang akan ditutup. Hanya 11 sektor perekonomian yang boleh terus beroperasi.
Berkenaan dengan hal itu, Pemkot Bogor menolak untuk menerapkan PSBB seperti Pemprov DKI Jakarta. Kota Tangerang Selatan dan Kabupaten Bogor juga bersikap sama. Sementara Pemkot Bekasi masih menimbang kemungkinan menerapkan PSBB seperti DKI Jakarta.